Program MBG Diproyeksi Serap 1.050 Ton Telur per Pekan, Peternak Jateng Sambut Positif

Sabtu, 20 Juni 2026 06:44 WIB
Penandatanganan dokumen
Penandatanganan dokumen "Komitmen Bersama Penyerapan Telur dan Daging Ayam dalam Program Makan Bergizi Gratis" antara Pemprov Jateng, Badan Gizi Nasional (BGN), asosiasi peternak, dan koperasi peternak dalam rapat koordinasi lanjutan di Kompleks Kantor Gubernur Jateng, Semarang pada Jumat, 19 Juni 2026. (IDNVoice/Humas Pemprov Jateng)

IDNVoice.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Tengah diproyeksikan menjadi pasar besar bagi peternak lokal setelah pemerintah mewajibkan penggunaan telur dan daging ayam dalam menu program tersebut sedikitnya dua kali setiap pekan.

Ketua Koperasi Peternak Unggas Sejahtera (KPUS) Jawa Tengah Suwardi mengatakan kebijakan itu menjadi titik temu antara pemerintah dan peternak dalam mendukung keberhasilan MBG sekaligus menjaga keberlangsungan usaha peternakan rakyat.

"Kalau seluruh dapur di Jawa Tengah menggunakan telur dua kali dalam seminggu, diperkirakan terserap sekitar 1.050 ton per minggu," kata Suwardi pada Jumat, 19 Juni 2026.

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menjelaskan, kebijakan tersebut tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat MBG, tetapi juga menjaga stabilitas harga komoditas peternakan di daerah.

Menurut dia, pengaturan harga menjadi bagian penting dari kesepakatan yang telah ditandatangani antara pemerintah, Badan Gizi Nasional (BGN), asosiasi peternak, dan koperasi peternak.

"Bukan hanya yang disetorkan ke SPPG saja, tetapi kami juga melindungi harga telur maupun ayam yang ada di Jateng. Salah satunya SPPG ini harus membeli dari asosiasi ataupun koperasi yang ada di Jateng," ujar Taj Yasin.

Dalam kesepakatan tersebut ditetapkan harga acuan telur sebesar Rp26.000 per kilogram dan daging ayam karkas Rp35.000 per kilogram atau setara Rp20.000 per kilogram berat hidup.

Taj Yasin menegaskan seluruh SPPG di Jawa Tengah wajib membeli pasokan telur dan daging ayam dari asosiasi maupun koperasi peternak lokal.

"SPPG yang ada di Jawa Tengah harus membeli pasokan makanan itu dari Jawa Tengah, baik yang dikelola koperasi maupun asosiasi," katanya.

Sementara itu, Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat BGN Tengku Syahdana menyebut kesepakatan tersebut menjadi langkah penting untuk menyeragamkan pelaksanaan menu MBG di seluruh Jawa Tengah.

Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap manfaat program MBG tidak hanya dirasakan penerima manfaat, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi ribuan peternak rakyat di Jawa Tengah. [DR]



Reporter : Redaksi
Redaktur : Abdul Rahman Wahid