IDNVoice.com - Aliansi mahasiswa yang tergabung dalam BEM Bersatu menduga adanya keterlibatan pihak tertentu di balik gerakan penolakan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka menyebut terdapat indikasi campur tangan aktor politik praktis yang dinilai berpotensi memengaruhi arah gerakan mahasiswa.
Juru bicara BEM Bersatu Rahmat Djimbula dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, mengatakan dugaan tersebut salah satunya terlihat dari adanya dugaan keterkaitan antara salah satu pimpinan aksi penolakan MBG, Tiyo Ardianto, dengan jaringan politik tertentu.
"Kami melihat indikasi kuat keterlibatan aktor politik praktis dalam gerakan ini. Salah satu pimpinan aksi, Tiyo Ardianto, diduga memiliki kedekatan dengan jaringan politik tertentu. Mobil Fortuner yang digunakan diduga terdaftar atas nama SN, adik Letjen TNI Purnawirawan SS, yang merupakan besan Jenderal TNI Purnawirawan AP, tokoh tim pemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Dugaan ini diperkuat kehadiran politisi PDI Perjuangan AW di tengah massa aksi," kata Rahmat.
Menurut Rahmat, dugaan keterkaitan tersebut juga diperkuat dengan kehadiran Tiyo Ardianto dalam sejumlah forum yang dihadiri tokoh tertentu. Ia menyebut Tiyo hadir dalam dialog nasional kebangsaan di Bandung pada 18 Juni 2026 bersama sejumlah tokoh, seperti Said Didu, Roy Suryo, Refly Harun, dan dr. Tifa. Dalam forum yang sama, Letjen TNI Purnawirawan SS juga tercatat hadir.
"Keterkaitan tersebut juga diperkuat oleh kehadiran Tiyo Ardianto dalam dialog nasional kebangsaan di Bandung pada tanggal 18 Juni 2026 bersama sejumlah tokoh, seperti Said Didu, Roy Suryo, Refly Harun, dan dr. Tifa. Dalam forum yang sama, Letjen TNI Purnawirawan SS juga tercatat hadir, menunjukkan adanya jejaring yang patut dicermati," ucap Rahmat.
Dalam kesempatan itu, BEM Bersatu menegaskan menolak segala bentuk gerakan mahasiswa yang dinilai telah ditunggangi kepentingan politik praktis. Mereka mengingatkan gerakan mahasiswa harus tetap menjadi wadah penyampaian aspirasi rakyat, bukan alat kepentingan kelompok tertentu.
"Kami, BEM Bersatu, menolak segala bentuk penunggangan gerakan mahasiswa oleh kepentingan politik praktis. Gerakan mahasiswa harus tetap menjadi suara rakyat, bukan alat elite dalam perebutan kekuasaan," kata Rahmat.
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons terhadap sejumlah aksi mahasiswa yang belakangan berlangsung. BEM Bersatu menilai sebagian aksi mulai kehilangan arah karena dinilai minim kajian, lemah dalam argumentasi, serta tidak memiliki substansi tuntutan yang jelas.
"Kami menilai sejumlah aksi mahasiswa belakangan ini mulai kehilangan arah, ditandai minim kajian, lemahnya argumentasi, dan ketidakjelasan substansi tuntutan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan apakah gerakan masih berpihak kepada rakyat atau telah disusupi agenda tertentu," ujarnya.
BEM Bersatu juga mempertanyakan isu yang menjadi fokus dalam sejumlah aksi. Menurut mereka, di tengah berbagai kebutuhan mendasar masyarakat, program MBG yang dinilai memiliki dampak langsung terhadap peningkatan gizi dan kesejahteraan justru menjadi sasaran penolakan.
"Sementara itu, program makan bergizi gratis yang berdampak langsung pada gizi dan kesejahteraan masyarakat justru menjadi sasaran penolakan, meski perbaikan tata kelola tetap diperlukan," kata Rahmat.
Selain itu, BEM Bersatu menolak narasi krisis yang dinilai tidak berdasarkan data secara utuh karena berpotensi mengalihkan perhatian publik dari agenda penting lainnya, seperti pemberantasan korupsi.
"Kami menyayangkan dugaan pemanfaatan aksi mahasiswa oleh pihak luar sebagaimana telah diklarifikasi sejumlah BEM, termasuk Universitas Negeri Jakarta dan Unindra (Universitas Indraprasta PGRI)," ujarnya.
Rahmat menyampaikan, BEM Bersatu mendesak agar gerakan mahasiswa terbebas dari segala bentuk pendanaan, fasilitas, maupun intervensi politik praktis. Mereka juga menyatakan mendukung keberlanjutan program MBG dengan catatan adanya perbaikan tata kelola.
BEM Bersatu turut mendorong pengusutan kasus dugaan korupsi secara transparan tanpa pandang bulu serta mengajak mahasiswa Indonesia mengawal proses hukum secara kritis dan objektif.
"BEM Bersatu akan terus mengawal kemurnian gerakan mahasiswa agar tetap independen, berpihak kepada rakyat, serta bebas dari intervensi elite politik," kata Rahmat. [DR]