Menteri PKP Pastikan Bunga KPR FLPP Tetap 5 Persen, Tenor hingga 40 Tahun Siap Dijalankan

Sabtu, 20 Juni 2026 06:33 WIB
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. (IDNVoice/BPMI Setpres)
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. (IDNVoice/BPMI Setpres)

IDNVoice.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memastikan masyarakat berpenghasilan rendah tetap dapat mengakses rumah subsidi dengan cicilan terjangkau. Pemerintah, kata dia, tidak akan menaikkan suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), meskipun terjadi kenaikan BI Rate.

Menurut Maruarar, suku bunga rumah subsidi akan tetap berada di level 5 persen flat sejak awal hingga akhir masa angsuran. Kebijakan tersebut menjadi bentuk keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat yang membutuhkan hunian layak dengan biaya yang terjangkau.

"Kami memastikan negara hadir dan berpihak kepada rakyat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. Walaupun terdapat dinamika ekonomi dan peningkatan BI Rate, bunga FLPP tetap dijaga sebesar 5 persen agar masyarakat tetap memiliki akses terhadap rumah yang layak dan terjangkau," ujar Maruarar di Jakarta pada Jumat, 19 Juni 2026.

Selain memastikan bunga tetap rendah, Maruarar juga menegaskan bahwa kebijakan tenor KPR FLPP hingga 40 tahun sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto telah dibahas secara intensif dan siap dijalankan sesuai ketentuan serta regulasi yang berlaku.

Dalam kesempatan tersebut, Maruarar turut menyampaikan perkembangan sejumlah program strategis sektor perumahan yang saat ini terus berjalan.

"Terima kasih atas dukungan Danantara Pak Rosan dan BP BUMN Pak Dony. Semua masih on the track dan ada beberapa isu yang kita persiapkan soal Meikarta tentunya dan hari Senin saya akan ke BPKP untuk memastikan semua proses berjalan sesuai dengan aturan yang ada," katanya.

Maruarar menyampaikan hal tersebut usai menghadiri rapat bersama Danantara Indonesia yang membahas dukungan strategis terhadap Program 3 Juta Rumah, salah satu program prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam rapat tersebut, para peserta juga membahas pendataan inventaris rumah susun milik BUMN sebagai bagian dari upaya optimalisasi aset negara untuk mendukung penyediaan hunian bagi masyarakat.

Sementara itu, realisasi penyaluran FLPP tahun 2026 juga menunjukkan perkembangan positif. Dari target penyaluran sebanyak 350.000 unit rumah, hingga saat ini telah terealisasi sebanyak 78.277 unit atau sekitar 22,36 persen dari target tahunan.

Selain fokus pada penyediaan rumah baru, pemerintah juga terus mendorong peningkatan kualitas hunian masyarakat melalui Program Gentengisasi. Program tersebut mendapat dukungan dari sektor perbankan, khususnya PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, guna mempercepat perbaikan kualitas rumah masyarakat.

Dengan berbagai dukungan tersebut, pemerintah optimistis target penyediaan hunian layak melalui Program 3 Juta Rumah dapat terus berjalan sesuai rencana, sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap pembiayaan rumah yang terjangkau. [DR]



Reporter : Redaksi
Redaktur : Abdul Rahman Wahid