Dosen UGM Terima Ancaman dan Doxing Usai Kritik Mutasi ASN Kementerian PU, Layangkan Somasi

IDNVoice.com - Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Nabiyla Risfa Izzati mengaku menerima ancaman serta mengalami dugaan doxing setelah mengkritik kebijakan mutasi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Peristiwa itu bermula ketika Nabiyla mengomentari unggahan di media sosial X mengenai seorang ASN Kementerian PU yang dimutasi setelah mengabdi selama 27 tahun tiga bulan.

Dalam komentarnya, Nabiyla mengusulkan agar pejabat yang mengambil keputusan tersebut digugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"PTUN-in aja sih pejabat dzalik kayak gini. Greget banget gweh," tulis Nabiyla melalui akun X pribadinya @nabiylarisfa, dikutip pada Sabtu, 17 Juli 2026.

Tak lama setelah unggahan tersebut, Nabiyla mengaku menerima pesan WhatsApp dari nomor yang tidak dikenal. Pengirim meminta dirinya menghapus unggahan karena dinilai menimbulkan kegaduhan.

"Mohon kerjasamanya untuk menghapus postingan sodari. Nabiyla Risfa Izzati di platform X," tulis pesan tersebut sambil melampirkan tautan unggahan Nabiyla.

Pengirim juga mengancam akan melaporkan Nabiyla kepada aparat penegak hukum apabila unggahan itu tidak dihapus.

"...karena postingan tersebut menimbulkan kegaduhan, sebelum pihak kami menaikkan laporan ke pihak berwajib karena telah melanggar beberapa pasal," demikian isi pesan tersebut.

Menurut Nabiyla, ancaman tidak berhenti sampai di situ. Ia mengaku sejumlah data pribadinya juga diungkap, mulai dari alamat, Nomor Induk Kependudukan (NIK), tempat tanggal lahir, data keluarga, hingga lokasi terakhir perangkat yang digunakannya.

"Tadi siang habis dapat ancaman untuk menghapus postingan twit tentang Menteri PU (terlampir), dengan membuka data pribadi yang berisi alamat, NIK, TTL, data keluarga, dan lokasi terakhir gawai saya," tulis Nabiyla.

Sebagai respons, Nabiyla mengirimkan somasi kepada pihak yang menghubunginya.

Somasi tersebut tertuang dalam surat bernomor 022/IBLM/LIT/RDP/VII/2026 berkop IBLM Law Group, tertanggal 17 Juli 2026.

"Sudah mengirim somasi ke nomor yang mengancam, saya lampirkan juga somasinya secara terbuka melalui twit ini, agar bisa dijadikan periksa oleh pihak terkait," tulis Nabiyla.

Dody Bantah Mutasi Terkait Surat Dinas Bocor

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo melakukan mutasi besar-besaran di lingkungan kementeriannya. Kebijakan tersebut sempat dikaitkan dengan bocornya surat dinas yang memuat agenda perjalanan istri dan anak Menteri PU ke Amerika Serikat.

Namun, Dody membantah mutasi tersebut berkaitan dengan kebocoran surat dinas tersebut.

"Enggak ada," kata Dody kepada jurnalis di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 15 Juli 2026.

Ia menegaskan mutasi merupakan hal yang lazim dilakukan dalam organisasi besar.

"Mutasi kan biasa aja. Orang pegawai gue 38.600, masa enggak boleh mutasi," terangnya. [DR]