Rapat Anggaran BGN Digelar Tertutup, DPR: Hindari Munculnya Mispersepsi Publik

IDNVoice.com - Komisi IX DPR RI menjelaskan alasan rapat bersama Badan Gizi Nasional (BGN) terkait pembahasan rancangan anggaran tahun 2027 digelar secara tertutup. Langkah tersebut dilakukan untuk menghindari munculnya kesalahpahaman di tengah masyarakat terkait angka anggaran yang masih bersifat sementara.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengatakan, pagu indikatif yang dibahas dalam rapat merupakan rancangan yang disusun oleh pimpinan BGN sebelumnya, sebelum dilakukan pergantian oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Anggaran yang akan ditampilkan bukan anggaran yang akurat sehingga mungkin lebih baik tidak disampaikan secara terbuka, daripada akhirnya menimbulkan berbagai mispersepsi,” kata Charles di sela rapat tertutup di Gedung DPR, Jakarta pada Senin, 15 Juni 2026.

Dalam rapat tersebut, BGN memaparkan pagu indikatif anggaran tahun 2027 yang telah ditetapkan pemerintah, yakni sekitar Rp270 triliun. Namun, Charles menegaskan angka tersebut belum menjadi anggaran final yang akan digunakan lembaga tersebut.

“Saya harus kasih disclaimer (penafian) anggaran ini bukan anggaran yang akan disetujui dan akan digunakan karena ini anggaran yang disusun oleh pimpinan BGN yang lama,” ujarnya.

Menurut Charles, pimpinan baru BGN akan melakukan penyusunan ulang berbagai program yang akan dijalankan pada 2027. Sejumlah penyesuaian, mulai dari efisiensi anggaran hingga jumlah penerima manfaat, diperkirakan akan dilakukan secara besar-besaran.

“Kami tadi dipastikan oleh teman-teman BGN bahwa ke depan, di 2027, anggarannya pasti akan berkurang jauh. Berapa jumlahnya? Kita juga belum tahu, mereka juga belum bisa memastikan karena proses menghitung masih dilakukan sampai saat ini,” tuturnya.

Meski besaran anggaran masih dalam tahap perhitungan, Charles menegaskan pembahasan tetap harus dilakukan karena mengikuti siklus pembahasan APBN yang sedang berjalan di parlemen. Penyusunan skema anggaran BGN untuk tahun 2027 ditargetkan rampung pada Juni 2026.

“Sambil prosesnya berjalan, kita minta teman-teman di BGN untuk bisa segera memperbaiki sesuai dengan kebutuhan yang akan dijalankan di tahun 2027,” ucapnya.

Selain membahas anggaran, rapat tertutup tersebut juga menyinggung nasib sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berpotensi ditangguhkan operasionalnya. Komisi IX DPR RI dan BGN turut membahas desain pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar pelaksanaannya ke depan berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. [DR]