Geger! SPPG Medan Diduga Sajikan Menu Mengandung Babi untuk MBG Siswa

IDNVoice.com – Dugaan penggunaan bahan makanan mengandung babi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Medan, Sumatera Utara, memicu kecaman keras. Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Sumatera Utara mendesak pemerintah menutup permanen dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Medan Tenggara apabila pelanggaran tersebut terbukti.

Dapur MBG yang berada di Jalan Menteng VII, Gang Sekata, Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, diduga menyajikan makanan mengandung babi atau B2 kepada murid sekolah pada Selasa, 10 November 2026.

SPPG tersebut diketahui melayani ratusan siswa UPT SDN 060912 yang berlokasi di Jalan Denai Nomor 166, Kecamatan Medan Denai.

Dugaan ini memicu keprihatinan karena program MBG seharusnya menyediakan makanan bergizi, aman, dan memenuhi ketentuan halal bagi para penerima manfaat.

HMI Sumut menilai persoalan tersebut bukan sekadar kesalahan dalam proses memasak, melainkan menyangkut tanggung jawab penyelenggara program terhadap anak-anak dan kepercayaan masyarakat.

“Anak sekolah yang seharusnya menerima Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sehat dan halal, justru diduga dicekoki makanan nonhalal. Ini bukan lagi soal salah masak. Ini soal pengkhianatan terhadap amanah negara dan pengkhianatan terhadap anak-anak,” demikian pernyataan dalam sikap HMI Sumut dikutip Rabu, 11 November 2026.

Sebagai bentuk protes, BADKO HMI Sumut sebelumnya telah menggelar aksi di Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Kota Medan, Jalan Bunga Raya pada Jumat, 6 November 2026.

HMI Sumut menegaskan, dugaan tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan sepele yang cukup diselesaikan melalui permintaan maaf atau klarifikasi administratif.

Organisasi mahasiswa itu juga menyoroti sejumlah regulasi yang dinilai berkaitan dengan dugaan pelanggaran tersebut.

Pertama, UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pasal 4 menegaskan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal sesuai ketentuan.

Kedua, UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang mengatur kewajiban penyelenggara pangan untuk menjamin keamanan, mutu, dan gizi serta memberikan informasi yang benar kepada konsumen.

Ketiga, UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam aturan tersebut, konsumen memiliki hak atas keamanan, kenyamanan, serta informasi yang benar mengenai produk yang dikonsumsi.

Keempat, PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal yang mengatur pemisahan bahan halal dan nonhalal, mulai dari penyediaan, pengolahan, hingga penyajian.

Kelima, Perpres Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (BGN) serta ketentuan BGN mengenai SPPG yang menjadi landasan penyelenggaraan program pemenuhan gizi.

Pengurus BADKO HMI Sumut, Ahmad Fuadi Nasution, mendesak pihak terkait memberikan penjelasan secara terbuka mengenai dugaan penggunaan bahan makanan mengandung babi tersebut.

“Kami mendesak pihak terkait untuk memberikan klarifikasi secara terbuka dan transparan atas dugaan penggunaan bahan makanan yang mengandung unsur babi dalam menu MBG di Medan. Persoalan ini harus dijelaskan berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” tegas Ahmad Fuadi Nasution.

Ia juga meminta agar dapur MBG di Kecamatan Medan Denai ditutup secara permanen apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran serius.

“Mendesak penutupan permanen dapur MBG di Kecamatan Medan Denai apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran serius terkait penggunaan bahan pangan nonhalal. Jangan sampai persoalan ini dianggap sebagai kesalahan biasa,” lanjutnya.

Tak berhenti pada tuntutan penutupan dapur, Ahmad Fuadi juga meminta Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, bertanggung jawab dan tidak lepas tangan atas persoalan tersebut.

HMI Sumut mendesak evaluasi menyeluruh terhadap jajaran BGN di Sumatera Utara, terutama pejabat yang bertugas melakukan pengawasan di Kota Medan.

Menurut HMI Sumut, program MBG merupakan program strategis Presiden untuk meningkatkan kualitas gizi dan mencerdaskan generasi bangsa. Karena itu, pelaksanaannya harus diawasi secara ketat agar tidak menimbulkan persoalan yang merugikan siswa.

Dalam pernyataannya yang bertajuk Anak Bukan Kelinci Percobaan, HMI Sumut mengingatkan bahwa pengelolaan dapur MBG yang tidak sesuai standar keamanan pangan dan ketentuan halal justru dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah.

HMI Sumut juga memperingatkan agar persoalan tersebut tidak berakhir hanya dengan permintaan maaf atau alasan salah paham.

Kini, perhatian publik tertuju pada BGN, KPPG Medan, dan aparat penegak hukum. Masyarakat menunggu hasil pemeriksaan serta langkah konkret pemerintah untuk memastikan keamanan dan kehalalan makanan yang diberikan kepada para siswa. [DR]