Nelayan Pertanyakan KKP Gandeng The Dudas Minus One untuk Promosi, Desak Prabowo Evaluasi Trenggono

IDNVoice.com – Penggunaan jasa influencer oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan nilai mencapai sekitar Rp10,8 miliar sepanjang 2025–2026 menuai sorotan. Temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) tersebut memicu kekecewaan kalangan nelayan yang menilai anggaran negara seharusnya lebih diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Sorotan semakin menguat setelah PT Rans Entertainment Indonesia Tbk (RANS) mengakui terlibat sebagai penyedia jasa komunikasi dan publikasi KKP. Perusahaan tersebut menyebut telah memproduksi sekaligus menyebarluaskan konten edukasi mengenai pengembangan sumber daya laut dan industri perikanan sebagai salah satu penopang perekonomian nasional.

Dalam kerja sama tersebut, RANS juga menggandeng kelompok The Dudas Minus One yang beranggotakan Deddy Mahendra Desta, Ariel Noah, Gading Marten, dan Raffi Ahmad. Mereka dilibatkan untuk mengemas konten edukasi melalui konsep perjalanan dan touring.

Namun, besarnya anggaran yang dialokasikan untuk jasa influencer tersebut mendapat kritik dari Ketua Asosiasi Nelayan Lobster Indonesia (ANLI), Rusdianto Samawa.

Ia mengaku kecewa karena dana yang bersumber dari uang negara, termasuk pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan retribusi masyarakat pesisir, dinilai lebih banyak diarahkan untuk membayar jasa artis dan influencer dibandingkan meningkatkan kesejahteraan nelayan.

"Mendengar berita seperti ini, nelayan kecewa berat. Karena, Menteri KKP menyerahkan uang pajak, PNBP dan retribusi dari masyarakat pesisir: nelayan dan pembudidaya untuk perkaya artis influencer," ujar Rusdianto dikutip dari RMOL pada Rabu, 11 November 2026.

Rusdianto juga meminta Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut dan menegur Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

Menurutnya, penggunaan anggaran untuk influencer perlu dipertanyakan apabila tidak memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat perikanan.

"Apapun itu, kami kecewa dengan KKP yang lebih mensejahterakan Raffi Ahmad dan kawan-kawannya dibandingkan mensejahterakan nelayan. Buat apa KKP, hamburkan uang negara untuk influencer? Malah, kebanyakan influencer itu narasinya menindas nelayan, bela oligarki yang menguasai laut. Presiden Prabowo harus memberikan perhatian ke KKP dan harapannya ditegur menterinya, bahkan kalau perlu diganti menterinya," tegas Rusdianto.

Di sisi lain, KKP sebelumnya telah memberikan penjelasan terkait temuan ICW mengenai penggunaan jasa influencer tersebut.

KKP menyatakan publikasi dan komunikasi publik merupakan bagian dari tugas dan fungsi kementerian dalam menyampaikan kebijakan, program, serta capaian kinerja kepada masyarakat. Terutama, berkaitan dengan pelaksanaan program prioritas sektor kelautan dan perikanan.

KKP juga menegaskan bahwa strategi komunikasi yang dijalankan tidak hanya mengandalkan influencer. Kementerian turut memanfaatkan berbagai platform media untuk memperluas penyebaran informasi kepada masyarakat.

"Strategi komunikasi KKP dilakukan secara multiplatform, tidak hanya melalui influencer, tetapi juga media massa baik cetak, televisi hingga media digital, dan berbagai kanal komunikasi lainnya untuk memperluas jangkauan informasi pemerintah," tulis KKP dalam keterangannya pada Selasa, 10 November 2026.

Terkait pemilihan mitra komunikasi, KKP menyebut terdapat sejumlah indikator yang menjadi pertimbangan. Di antaranya jumlah pengikut, tingkat keterlibatan atau engagement, jangkauan audiens, hingga persebaran pengikut di berbagai wilayah Indonesia.

"Hal ini disesuaikan dengan cakupan program-program KKP yang bersifat nasional sehingga diharapkan penyampaian informasi dapat menjangkau masyarakat di berbagai wilayah Indonesia secara lebih efektif," jelasnya.

Sorotan terhadap anggaran influencer KKP ini pun mempertemukan dua hal yang menjadi perhatian publik, yakni strategi pemerintah dalam menyosialisasikan program melalui media digital dan tuntutan masyarakat pesisir agar anggaran negara memberikan manfaat nyata bagi nelayan serta pembudidaya ikan. [DR]