Kasus Gangguan Kesehatan di Karo, Akademisi USU Dorong Pemerintah Benahi Tata Kelola MBG

IDNVoice.com - Akademisi Universitas Sumatera Utara (USU) Wahyu Ario Pratomo mendorong pemerintah segera memperbaiki tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul kasus gangguan kesehatan yang dialami sejumlah anak di Kabupaten Karo, Sumatera Utara.

Menurut Wahyu, perbaikan tata kelola harus dimulai dari penelusuran secara transparan mengenai penyebab kejadian tersebut. Penelusuran, kata dia, perlu mencakup seluruh tahapan penyelenggaraan MBG, mulai dari pengadaan bahan pangan, penyimpanan, proses memasak, distribusi, hingga pengawasan terhadap higienitas dan keamanan pangan.

"Hasil penelusuran tersebut perlu menjadi dasar untuk memperbaiki standar operasional dan sistem pengawasan penyelenggaraan MBG sehingga kejadian serupa tidak kembali terjadi di daerah lain," kata dia pada Selasa, 15 September 2026.

Soroti Kunjungan Wapres Gibran ke Karo

Wahyu juga menyoroti langkah Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka yang datang langsung ke Kabupaten Karo untuk melihat perkembangan kondisi kesehatan anak-anak yang diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi MBG.

Dalam kunjungan tersebut, Wapres menjenguk korban dan berdialog dengan keluarga. Gibran juga memastikan pelayanan medis serta ketersediaan obat-obatan bagi korban.

Selain itu, Wapres menawarkan rujukan ke Medan maupun Jakarta bagi korban yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. Salah satu korban kemudian diberangkatkan ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan dan perawatan lanjutan.

Menurut Wahyu, kehadiran langsung Wapres di tengah korban merupakan langkah tepat karena persoalan tersebut menyangkut keselamatan anak sekaligus kepercayaan publik terhadap program MBG.

"Kunjungan Wakil Presiden Gibran langsung ke Karo sebagai langkah yang penting dan tepat, terutama karena kasus ini menyangkut keselamatan anak-anak dan kepercayaan masyarakat terhadap Program Makan Bergizi Gratis," kata dia.

Pemulihan Korban Jangan Berhenti pada Penanganan Akut

Meski mengapresiasi kunjungan Wapres, Wahyu mengingatkan pemerintah agar perhatian terhadap korban tidak berhenti setelah penanganan medis awal.

Ia meminta pemerintah memastikan korban memperoleh pemeriksaan lanjutan, pemantauan kondisi kesehatan dan psikologis, serta kepastian pembiayaan hingga benar-benar pulih.

"Pemerintah perlu memastikan pemulihan tidak berhenti pada penanganan akut, tetapi mencakup pemeriksaan lanjutan, pemantauan kesehatan dan psikologis, serta kepastian pembiayaan sampai anak benar-benar pulih dan dapat kembali bersekolah secara normal," ujar dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis USU itu.

Wahyu menilai kepastian pembiayaan menjadi bagian penting dalam penanganan korban. Pemerintah, menurut dia, tidak cukup hanya memastikan layanan medis tersedia, tetapi juga harus menjamin seluruh kebutuhan korban selama proses pemulihan hingga tuntas.

Di sisi lain, hasil investigasi terhadap kasus di Karo dinilai penting untuk menjadi bahan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG. Dengan begitu, perbaikan sistem tidak hanya dilakukan setelah terjadi persoalan, tetapi juga mampu mencegah kejadian serupa muncul di daerah lain. [DR]