IDNVoice.com - Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan langkah baru untuk memperketat pengawasan keamanan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala BGN Sudaryono mengatakan pihaknya mempertimbangkan penggunaan test kit di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Langkah tersebut menjadi bagian dari evaluasi BGN setelah sejumlah kasus keracunan makanan terjadi di beberapa dapur SPPG, salah satunya di Berastagi, Sumatera Utara.
Sudaryono mengatakan pemeriksaan makanan selama ini tidak cukup hanya mengandalkan pemeriksaan secara organoleptik, seperti melihat, mencium aroma, dan mencicipi makanan.
"Jadi bahwa keracunan ini bukan hanya misalnya dicek organoleptik tadi dibau, dirasa, dicicipi. Sudah dibau nggak ada masalah, dicicipi juga nggak ada persoalan, akhirnya dikonsumsi. Jadi ini sedang kami pertimbangkan untuk kemudian di setiap dapur itu nanti kita lakukan test kit," kata Sudaryono di Kompleks Istana Kepresidenan pada Senin, 17 Agustus 2026.
Menurut Sudaryono, test kit nantinya digunakan untuk mendeteksi kemungkinan adanya kandungan berbahaya dalam makanan, termasuk arsen dan zat berbahaya lainnya.
Penerapan alat tersebut diharapkan dapat menjadi lapisan pemeriksaan tambahan sebelum makanan MBG didistribusikan kepada penerima manfaat.
BGN, kata Sudaryono, juga belajar dari sejumlah SPPG yang telah lebih dahulu menggunakan test kit sebagai bagian dari sistem pengawasan keamanan pangan. Salah satunya adalah SPPG yang dikelola Bhayangkari dari Polri.
"Jadi kita belajar dari keberhasilan SPPG, beberapa SPPG salah satunya adalah SPPG yang dikelola oleh Bhayangkari ya dari Polri itu menggunakan test kit dan saat ini tidak ada satu kasus pun keracunan. Jadi kita tidak ingin ada yang keracunan," ujarnya.
Tak Ingin MBG Digeneralisasi Bermasalah
Sudaryono menegaskan BGN tidak ingin kasus keracunan kembali terjadi dalam pelaksanaan program MBG. Namun, ia meminta masyarakat tidak menggeneralisasi persoalan yang terjadi di sejumlah dapur sebagai gambaran keseluruhan program.
Saat ini terdapat sekitar 27 ribu dapur SPPG yang menjalankan program MBG di berbagai daerah. Menurut Sudaryono, sebagian besar SPPG telah menjalankan pelayanan dengan baik.
Karena itu, evaluasi akan diarahkan pada dapur-dapur yang ditemukan memiliki persoalan, termasuk dalam aspek keamanan pangan dan kepatuhan terhadap standar yang telah ditetapkan.
BGN juga menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap SPPG maupun personel yang tidak mampu memenuhi standar pelayanan.
Dapur yang masih dapat diperbaiki akan dievaluasi dan dibenahi. Namun, jika persoalan tidak dapat diperbaiki, BGN akan mengambil tindakan tegas dengan menutup SPPG tersebut. Begitu pula dengan personel yang tidak mampu mengikuti standar yang ditetapkan.
"Yang tidak bisa dievaluasi, tidak bisa diperbaiki, mohon maaf harus saya tutup. Dan bagi personil-personil yang tidak bisa mengikuti standar tinggi yang saya punya, mohon maaf harus saya copot atau saya pecat status ASN PPPK-nya," ujarnya.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya BGN memperkuat pengawasan program MBG. Dengan puluhan ribu dapur yang beroperasi, keamanan makanan menjadi salah satu faktor utama yang harus dijaga agar program pemenuhan gizi tersebut tidak justru menimbulkan persoalan kesehatan bagi masyarakat penerima manfaat. [DR]