Prabowo Ingin LKPP Diubah Jadi Badan Pengadaan Pemerintah, Belanja Negara Bakal Dikonsolidasikan

IDNVoice.com - Presiden Prabowo Subianto berencana memperkuat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dengan mengubah kelembagaannya menjadi Badan Pengadaan Pemerintah. Langkah tersebut diarahkan untuk mengonsolidasikan pengadaan barang dan jasa seluruh kementerian/lembaga, pemerintah pusat, hingga pemerintah daerah.

Rencana tersebut disampaikan Prabowo saat berpidato dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RAPBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

"Pemerintah akan segera mengonsolidasikan seluruh pengadaan barang dan jasa yang serupa. Kita akan tingkatkan kelembagaan LKPP menjadi Badan Pengadaan Pemerintah, dan untuk itu kita mohon dukungan Dewan Perwakilan Rakyat yang saya hormati. Tidak masuk akal berbagai badan, berbagai kementerian/lembaga, berbagai pemerintah daerah, membeli barang yang sama dengan harga yang berbeda. Bahkan, harganya lebih tinggi dari yang bisa kita capai," kata Prabowo pada Jumat, 14 Agustus 2026.

Prabowo Soroti Harga Barang yang Berbeda-beda

Prabowo mengatakan konsolidasi diperlukan karena selama ini proses pengadaan di kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan instansi lainnya belum sepenuhnya standar.

Akibatnya, barang yang sama dapat dibeli dengan harga berbeda oleh instansi pemerintah yang berbeda.

"Kita harus hentikan APBN digunakan membeli barang yang sama tanpa koordinasi seolah-seolah seperti ribuan pembeli yang tidak saling berbicara. Padahal kita semua adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, apakah itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau pemerintah kabupaten/kota, kita adalah pemerintah Republik Indonesia," ujar Prabowo.

Menurutnya, pemerintah tidak boleh membiarkan setiap institusi melakukan pembelian sendiri-sendiri tanpa koordinasi, terutama ketika barang yang dibutuhkan memiliki spesifikasi dan fungsi yang sama.

Volume Pengadaan Akan Disatukan

Ke depan, kebutuhan pengadaan barang dan jasa pemerintah akan dihimpun dan direncanakan secara bersama. Spesifikasi barang juga akan mengikuti standar yang ditetapkan secara terpusat.

"Volume akan disatukan, proses pengadaan pemerintah akan dilakukan secara digital supaya semakin transparan, kompetitif, dan akuntabel. Jika barangnya sama, kita beli bersama. Jika kebutuhannya dapat direncanakan, kita rencanakan bersama. Jika negara dapat memperoleh harga dan mutu yang lebih baik dengan bekerja sama, tidak ada alasan untuk kita tidak lakukan itu. Tidak ada alasan untuk masing-masing institusi tetap melakukan pengadaan sendiri-sendiri," kata Prabowo.

Digitalisasi pengadaan tersebut diharapkan mempersempit ruang inefisiensi sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran negara.

Penghematan APBN untuk Kepentingan Rakyat

Bagi Prabowo, efisiensi pengadaan bukan sekadar persoalan memangkas belanja pemerintah. Setiap penghematan yang berhasil dilakukan akan menciptakan ruang fiskal baru yang dapat dialihkan untuk program yang lebih langsung dirasakan masyarakat.

"Ujungnya, kehidupan rakyat yang lebih baik," ujar Presiden Prabowo.

Ia mencontohkan ruang fiskal tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki ruang kelas sekolah, memperbaiki dan membangun puskesmas, serta menambah rumah sakit.

Dengan konsolidasi pengadaan, pemerintah berharap belanja negara dapat dilakukan lebih efisien, memperoleh harga dan kualitas barang yang lebih baik, serta mengurangi praktik pembelian barang serupa dengan harga yang berbeda-beda antarinstansi. [DR]