IDNVoice.com - Pengasuh Pondok Pesantren Wali Salatiga, Jawa Tengah, Anis Maftuhin, menyerukan agar Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) menjadi momentum perubahan sekaligus ruang terbuka bagi seluruh kader untuk menawarkan gagasan terbaik bagi masa depan organisasi.
Anis mengatakan, aspirasi warga NU di tingkat bawah sebenarnya sederhana. Mereka berharap para muktamirin memilih pemimpin yang memiliki kapasitas dan keberanian untuk membawa perubahan serta menyelesaikan berbagai persoalan yang masih terjadi di tubuh organisasi.
"Kami membawa aspirasi teman-teman di bawah kepada para muktamirin. Aspirasi kami sederhana, mari memilih calon yang benar-benar mampu membawa perubahan. Masih banyak persoalan di tubuh NU yang belum diselesaikan," kata Anis dalam Serial Diskusi Muktamar ke-35 NU bertema Muktamar NU untuk Semua di Kafe Trisnoku, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat pada Jumat, 7 Agustus 2026.
Menurut Anis, sejumlah aturan dan mekanisme organisasi masih perlu dievaluasi. Namun, menjelang muktamar, perhatian justru banyak tersita oleh perdebatan mengenai siapa yang boleh dan tidak boleh menjadi calon pengurus.
"Yang selalu diperdebatkan hingga menjelang muktamar hanyalah soal siapa yang boleh menjadi calon pengurus. Energi kita habis di situ. Sementara urusan jam`iyah dan jamaah justru kurang mendapatkan perhatian," ujarnya.
Ia pun mengingatkan agar warga NU tidak terjebak pada sikap fobia terhadap latar belakang tertentu yang dimiliki calon pemimpin, termasuk mereka yang pernah atau sedang berkecimpung di dunia politik.
Bagi Anis, ukuran utama seorang calon bukanlah latar belakang profesinya, melainkan kapasitas, integritas, gagasan, serta kemampuannya memimpin dan membawa organisasi ke arah yang lebih baik.
"Kita tidak perlu fobia terhadap siapa pun, termasuk politisi. Kalau memang nanti terpilih dan harus mundur dari jabatan politiknya, ya tinggal mundur. Selesai. Itu bukan persoalan besar," tegasnya.
Anis juga mengingatkan bahwa dinamika pemilihan kepemimpinan bukan sesuatu yang baru dalam sejarah NU. Menurut dia, proses pemilihan pemimpin NU sejak dahulu memiliki beragam mekanisme yang berkembang sesuai kebutuhan organisasi.
Ia mencontohkan pemilihan ketua NU di tingkat kampung yang dahulu dilakukan melalui proses panjang dan penuh musyawarah. Dalam sejarah NU, kata dia, juga pernah dikenal mekanisme one man one vote.
"Semua itu menunjukkan bahwa yang terpenting adalah bagaimana calon ketua benar-benar memahami kebutuhan organisasi hari ini," katanya.
Karena itu, Anis berharap proses menuju Muktamar ke-35 tidak justru menguras energi warga NU dengan perdebatan yang hanya berpusat pada kepentingan elite.
Ia mendorong agar penjaringan calon pemimpin NU dilakukan secara terbuka dan memberikan kesempatan yang setara kepada kader dari berbagai latar belakang.
"Berikan kesempatan kepada kader-kader NU, teknokrat, birokrat, akademisi maupun politisi untuk berkontestasi secara terbuka. Yang dinilai adalah ide, gagasan, dan kemampuan mereka membawa organisasi," tuturnya.
Namun, di tengah dorongannya agar kontestasi dibuka seluas-luasnya, Anis memberikan pengecualian khusus. Ia menyebut hanya ada dua sosok yang menurutnya tidak perlu lagi dipertimbangkan dalam kontestasi kepemimpinan NU.
Menurut Anis, kedua sosok tersebut adalah Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar dan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf. Ia bahkan menyebut istilah La Miftaha Wala Yahya sebagai penegasan sikapnya.
"Semua boleh, tapi ada istisna` (pengecualian). Selain dua orang itu, karena keduanya terbukti gagal," tegasnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi kritik Anis terhadap kepemimpinan NU saat ini. Ia berharap Muktamar ke-35 tidak berhenti pada persoalan siapa yang menduduki posisi tertentu, tetapi benar-benar menjadi forum untuk menentukan arah baru organisasi, memperkuat jam`iyah dan jamaah, serta menjawab persoalan yang dirasakan warga NU di akar rumput. [DR]