Ketua Satgas Pesantren Ramah Anak dan Perempuan DIY Nilai Kekerasan di Pesantren Sebab Lemahnya Sistem Perlindungan

IDNVoice.com - Ketua Satgas Pesantren Ramah Anak dan Perempuan DIY Maya Fitria menyampaikan bahwa pondok pesantren pada hakikatnya lahir bukan karena kepentingan bisnis atau pun kekuasaan, melainkan karena niat pengabdian, amanah pendidikan, dan perjuangan menciptakan kemandirian umat. Pesantren selama ini telah membangun tradisi pendidikan, pembentukan karakter, serta penyelesaian persoalan sosial masyarakat dengan segala keterbatasan yang dimiliki.

Ia juga menegaskan bahwa kemandirian pesantren tidak boleh dimaknai sebagai alasan negara untuk absen dalam memberikan perhatian dan dukungan kepada pesantren. Menurutnya, pesantren selama bertahun-tahun telah berjalan mandiri dengan sumber daya yang sangat terbatas, bahkan banyak pesantren yang mengelola pendidikan, asrama, konsumsi, hingga pengasuhan santri selama 24 jam dengan biaya yang sangat minim.

"Selama ini banyak pesantren mengelola pendidikan dan pengasuhan santri selama 24 jam dengan sumber daya yang sangat terbatas. Bahkan masih ada pesantren yang biaya pengelolaan santrinya sangat minim, tetapi tetap berjuang memberikan pendidikan terbaik," kata Maya dalam Halaqoh Pesantren se-DIY Halaqoh Pesantren se-DIY dengan tema "Inovasi Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Ramah Perempuan dan Anak" di Hotel Platinum Adisucipto Hotel & Conference Center, Yogyakarta pada Sabtu, 16 Mei 2026.

Saat ini, ia menjelaskan, pemerintah sebenarnya sudah mulai memberikan perhatian lebih serius terhadap pesantren, baik melalui regulasi, standarisasi, maupun peta jalan pengembangan pesantren ramah anak dan perempuan. Namun demikian, menurutnya, tantangan terbesar bukan hanya pada regulasi, melainkan bagaimana regulasi tersebut diterjemahkan menjadi program konkret dan praktik nyata di lingkungan pesantren.

"Tantangan hari ini bukan sekadar membuat regulasi, tetapi bagaimana regulasi itu diterjemahkan menjadi langkah konkret dan praktik nyata di lingkungan pesantren,"tuturnya.

Tidak hanya itu, Maya juga menyoroti pentingnya literasi perlindungan diri, keluarga, dan masyarakat di lingkungan pesantren.

Menurutnya, banyak persoalan yang muncul bukan semata karena niat buruk lembaga pesantren, tetapi karena faktor situasional, lemahnya sistem perlindungan, dan belum adanya tata kelola yang memadai. Misalnya, tata ruang yang belum aman, minimnya batas ruang privat, hingga lemahnya mekanisme pengawasan dan pengaduan.

"Persoalan kekerasan tidak selalu muncul karena niat buruk lembaga, tetapi sering kali karena lemahnya sistem perlindungan, kurangnya literasi, faktor situasional, dan belum adanya tata kelola yang memadai," katanya.

Ia juga menekankan bahwa upaya menciptakan pesantren ramah perempuan dan anak tidak bisa dilakukan sendirian oleh pesantren. Diperlukan kolaborasi antara pesantren, pemerintah, DPR, organisasi masyarakat, kampus, psikolog, tenaga kesehatan, hingga masyarakat luas.

"Pesantren ramah perempuan dan anak membutuhkan sistem yang jelas, mulai dari pengasuhan, tata ruang, perlindungan, hingga mekanisme pengaduan," ungkapnya.

Menurutnya, persoalan kekerasan bukan hanya urusan satu lembaga atau satu organisasi saja, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Oleh sebab itu, budaya perlindungan terhadap perempuan dan anak harus dibangun secara kolektif agar pesantren tetap menjadi tempat pendidikan yang aman, damai, dan penuh keberkahan.

"Kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan hanya urusan satu lembaga, tetapi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat," tuturnya.

Maya mengajak seluruh pihak untuk memperkuat kolaborasi dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat dan aman bagi santri. Dengan sinergi antara pesantren, pemerintah, masyarakat, dan dunia pendidikan, ia optimistis pesantren mampu menjadi lembaga pendidikan yang semakin kuat, berkualitas, dan dipercaya masyarakat. [DR]