BGN Uji Coba MBG Prasmanan di 66 SPPG, Siswa Bisa Tambah Makanan Jika Masih Lapar

IDNVoice.com – Badan Gizi Nasional (BGN) menguji coba layanan Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan sistem prasmanan di 66 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 10 provinsi. Uji coba ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas penyajian makanan, menjaga kesegaran hidangan, sekaligus mengevaluasi efektivitas operasional program MBG.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, penerapan sistem prasmanan merupakan tindak lanjut arahan Presiden sekaligus mengacu pada praktik serupa yang telah diterapkan di negara lain.

Dalam konferensi pers seusai rapat koordinasi MBG di Jakarta, Senin, Zulkifli menjelaskan bahwa sistem prasmanan diharapkan mampu mengatasi sejumlah kendala distribusi makanan, terutama lamanya waktu pengiriman dan penurunan suhu makanan saat tiba di tangan penerima manfaat.

Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah karena dapat memengaruhi kualitas dan keamanan pangan yang disajikan kepada para siswa.

Selain menjaga kualitas makanan, sistem prasmanan juga diharapkan dapat mengurangi sisa makanan. Melalui mekanisme ini, siswa dapat mengambil makanan sesuai kebutuhan dan menambah porsi apabila masih merasa lapar.

“Bahkan ada beberapa yang masih lapar, dia bisa tambah lagi, jadi makanan tidak ada tersisa ya,” kata Zulkifli pada Senin, 19 Oktober 2026.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan, hasil uji coba selama sepekan menunjukkan tingkat konsumsi makanan yang lebih baik. Makanan yang disajikan juga dinilai lebih segar dan hangat saat dikonsumsi siswa.

“Antusiasme siswanya juga lebih senang karena selain porsi yang dia dapat, kalau masih ada sisa masih bisa nambah,” kata Sudaryono.

Menurutnya, sistem prasmanan memberikan keleluasaan kepada siswa untuk mengambil tambahan makanan sesuai kebutuhan masing-masing. Dengan demikian, siswa yang masih lapar dapat menambah porsi tanpa harus terpaku pada jatah awal yang telah disediakan.

Model penyajian tersebut juga diharapkan membuat pelayanan MBG lebih sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat, sekaligus membantu mengurangi makanan yang tidak habis dikonsumsi.

Meski demikian, pemerintah belum memutuskan penerapan sistem prasmanan secara lebih luas. BGN masih mengevaluasi berbagai aspek, terutama kebutuhan biaya dan tenaga kerja untuk menjalankan model pelayanan tersebut.

Sudaryono mengatakan, evaluasi dilakukan untuk menghitung potensi efisiensi maupun kemungkinan adanya tambahan biaya operasional jika dibandingkan dengan sistem penyajian yang selama ini digunakan.

“Dari sisi operasional itu yang sedang kita hitung lagi, sedang kita kaji kira-kira bisa kurang berapa atau jangan-jangan lebih berapa,” ujarnya.

Selain menghitung kebutuhan anggaran dan tenaga kerja, uji coba MBG prasmanan juga dimanfaatkan untuk mengidentifikasi kendala teknis di lapangan.

 Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah kesiapan sekolah dalam menerapkan sistem penyajian makanan secara prasmanan. Menurut Sudaryono, sekolah perlu mendapatkan edukasi agar pelaksanaan layanan berlangsung tertib dan sesuai dengan kebutuhan siswa.

Pendampingan juga harus disesuaikan dengan kelompok usia penerima manfaat. Pasalnya, siswa sekolah dasar kelas awal memiliki kebutuhan serta kemampuan yang berbeda dibandingkan siswa di kelas lebih tinggi.

Karena itu, penerapan sistem prasmanan memerlukan pengaturan dan pendampingan yang tepat agar siswa dapat mengambil makanan dengan tertib, memperoleh porsi sesuai kebutuhan, serta tetap menjaga kebersihan selama kegiatan makan berlangsung.

Hasil evaluasi tersebut akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menentukan efektivitas sistem prasmanan, baik dari sisi kualitas makanan, kenyamanan siswa, pengurangan sisa makanan, maupun keberlanjutan biaya operasional program MBG. [DR]