Menko PM dan Mentan Perkuat Sinergi, Pemberdayaan Masyarakat Jadi Kunci Pengentasan Kemiskinan

IDNVoice.com – Pemerintah terus memperkuat strategi pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada kemandirian ekonomi. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar, bertemu Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, untuk membahas pengembangan program pemberdayaan berbasis potensi wilayah dan komoditas unggulan.

Pertemuan yang berlangsung di kediaman Amran di Tebet, Jakarta, Senin, menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian dalam membangun ekosistem ekonomi produktif. Pendekatan ini diharapkan mampu membantu masyarakat keluar dari kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bantuan sosial.

Muhaimin mengatakan, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mendorong pendekatan baru dalam penanggulangan kemiskinan dengan menempatkan pemberdayaan sebagai strategi utama.

“Penanggulangan kemiskinan yang paling efektif dan tepat adalah melalui pemberdayaan. Ini cara efektif,” ujar Muhaimin usai rapat koordinasi bersama Amran dan jajaran Kementerian Pertanian pada Senin, 19 Oktober 2026.

Menurut Muhaimin, pemberdayaan tidak sekadar memberikan bantuan, tetapi juga membangun kemampuan masyarakat agar mandiri secara ekonomi. Melalui pendekatan tersebut, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) diharapkan mampu berkembang dan naik kelas.

Ia menilai, berkurangnya jumlah penerima bantuan sosial seiring meningkatnya kemandirian masyarakat dapat membuka ruang efisiensi anggaran. Dana yang tersedia selanjutnya berpotensi dimanfaatkan untuk memperluas program pemberdayaan yang memberikan dampak ekonomi berkelanjutan.

Muhaimin mengapresiasi berbagai ekosistem pemberdayaan berbasis wilayah dan komunitas yang telah dikembangkan Kementerian Pertanian. Ke depan, pemerintah ingin memperkuat pelaksanaannya melalui target, tahapan, dan indikator keberhasilan yang lebih terukur.

Pemerintah juga berencana mengundang sejumlah menteri terkait untuk menyusun program pemberdayaan berbasis lokasi. Perencanaan ini akan menentukan sasaran pengentasan kemiskinan secara lebih jelas, sekaligus menyesuaikan jenis usaha dan komoditas yang dikembangkan dengan potensi masing-masing daerah.

Muhaimin menegaskan, program pemberdayaan harus dirancang secara menyeluruh, mulai dari tahap awal produksi hingga pemasaran. Rantai usaha tersebut mencakup penanaman, pengelolaan hasil, pengemasan, penentuan konsumen, hingga penjualan produk ke pasar domestik maupun ekspor.

Dengan demikian, keberhasilan pemberdayaan tidak hanya diukur dari jumlah masyarakat yang mengikuti program, tetapi juga dari kemampuan mereka menghasilkan produk bernilai ekonomi dan memiliki pasar yang jelas.

Keterhubungan antara produksi dan hilirisasi, menurutnya, menjadi faktor penting agar program pemberdayaan benar-benar mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Tanpa akses pengolahan dan pemasaran yang memadai, potensi komoditas daerah dinilai belum tentu memberikan manfaat ekonomi secara optimal.

Muhaimin pun mengapresiasi koordinasi bersama Amran yang menghasilkan sejumlah gagasan untuk mempercepat pelaksanaan program. Ia berharap kolaborasi lintas kementerian dapat segera diwujudkan menjadi langkah konkret untuk memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.

Senada dengan Muhaimin, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan melalui sektor pertanian membutuhkan ekosistem yang melibatkan berbagai pihak. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci untuk mengembangkan potensi pertanian menjadi kegiatan ekonomi produktif.

“Kalau kita berdua ketemu, enggak akan selesai. Tapi kalau kita bangun ekosistemnya, mulai dari keunggulan komparatif, kolaborasi, pemberdayaan, dan hulu-hilir, ujungnya ekosistem terbangun,” ujar Amran.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan tidak cukup dilakukan melalui kerja sama terbatas antarpejabat atau kementerian. Dibutuhkan sistem yang menghubungkan seluruh mata rantai ekonomi agar masyarakat dapat terlibat langsung dalam kegiatan usaha yang berkelanjutan.

Kementerian Pertanian akan memperkuat pendekatan berbasis potensi komoditas dan wilayah dengan menghubungkan produksi petani, pengolahan hasil, serta akses pasar.

Sejumlah komoditas dinilai memiliki peluang untuk dikembangkan sesuai kebutuhan dan keunggulan masing-masing daerah, di antaranya cabai, singkong, peternakan ayam, dan hilirisasi kelapa.

Pengembangan komoditas tersebut diharapkan mampu membuka peluang usaha, menciptakan nilai tambah, serta memperluas keterlibatan masyarakat dalam rantai ekonomi pertanian.

Melalui sinergi pemberdayaan masyarakat dan penguatan sektor pertanian, pemerintah menargetkan program pengentasan kemiskinan tidak berhenti pada pemberian bantuan, tetapi berlanjut pada penciptaan sumber penghasilan yang produktif. Dengan ekosistem usaha yang terbangun dari hulu hingga hilir, masyarakat diharapkan semakin mandiri dan mampu meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan. [DR]