Perkuat Akses Pendidikan Perempuan untuk Putus Rantai Kemiskinan dan Perkawinan Anak

IDNVoice.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (MenPPPA) Arifah Fauzi mendorong penguatan akses pendidikan bagi perempuan sebagai salah satu strategi memutus rantai kemiskinan sekaligus mencegah perkawinan anak.

Hal tersebut disampaikan Arifah saat menghadiri lokakarya di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu. Menurutnya, pendidikan memiliki peran penting dalam membuka lebih banyak pilihan bagi perempuan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarganya.

"Pendidikan menjadi salah satu kunci untuk memutus rantai kemiskinan," kata Arifah pada Sabtu, 12 September 2026.

Ia menjelaskan, keterbatasan akses pendidikan bagi perempuan berkaitan dengan meningkatnya risiko kemiskinan dan perkawinan anak.

"Ketika perempuan memperoleh kesempatan belajar dan berkembang, maka akan banyak pilihan meningkatkan kualitas hidup keluarga dan berkontribusi dalam pembangunan," ujarnya.

Kampus Dinilai Punya Peran Strategis

Arifah menilai perguruan tinggi memiliki posisi strategis dalam memperkuat kesetaraan gender melalui pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.

Menurut dia, kampus tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu, tetapi juga dapat menghasilkan pengetahuan dan inovasi untuk menjawab berbagai persoalan pembangunan secara tepat sasaran.

Arifah mencontohkan Universitas Airlangga (Unair) yang dinilainya telah menunjukkan komitmen terhadap kepemimpinan perempuan. Dari 16 dekan di Unair, sebanyak 11 di antaranya merupakan perempuan.

"Kondisi ini menjadi modal untuk memperluas kesempatan perempuan dalam pendidikan. Sekaligus mendorong lebih banyak perempuan mengambil peran dalam kepemimpinan," ujarnya.

Ia mengatakan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) membutuhkan keterlibatan dan kolaborasi berbagai pihak, khususnya untuk mendorong kesetaraan gender, pendidikan berkualitas, serta pengentasan kemiskinan.

Karena itu, Arifah menekankan pentingnya penerapan Pengarusutamaan Gender (PUG) sejak tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pemantauan dan evaluasi pembangunan.

"Tidak ada satu pun instansi yang dapat menyelesaikan persoalan pembangunan yang kompleks secara mandiri. Sehingga diperlukan kolaborasi pemangku kepentingan. Di antaranya, pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, masyarakat, dan media perlu mengambil peran masing-masing," ujarnya.

Perkuat Ruang Bersama Indonesia

Kementerian PPPA, lanjut Arifah, menerapkan pendekatan pentahelix untuk memperkuat Ruang Bersama Indonesia (RBI) sebagai wadah kolaborasi masyarakat.

RBI dirancang untuk menghubungkan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat dalam menangani berbagai persoalan perempuan dan anak, termasuk kekerasan.

Perguruan tinggi juga diharapkan dapat membantu pemerintah melalui riset dan penyediaan data yang kuat.

"Perguruan tinggi dapat memperkuat kebijakan pemerintah melalui riset dan data untuk memetakan persoalan serta menentukan intervensi. Dengan data dan bukti kuat, pemerintah dapat menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran," kata Arifah.

Sementara itu, Dekan FISIP Universitas Airlangga M. Muttaqien mengatakan tingginya partisipasi perempuan dalam pendidikan turut memperkuat upaya mewujudkan kesetaraan gender.

Menurutnya, Unair terus membuka kesempatan yang setara bagi perempuan untuk meningkatkan kapasitas dan mengambil peran di berbagai bidang.

"Sebagian besar mahasiswa Universitas Airlangga merupakan perempuan. Kami terus membuka kesempatan setara bagi perempuan untuk memperoleh pendidikan, mengembangkan kapasitas, dan mengambil peran dalam berbagai bidang," kata Muttaqien.

Dengan memperluas akses pendidikan, pemerintah berharap perempuan memiliki lebih banyak kesempatan untuk meningkatkan kemandirian, memperbaiki kesejahteraan keluarga, sekaligus mengambil peran lebih besar dalam pembangunan. [DR]