Prioritaskan Anak Putus Sekolah, Kemensos dan Pemprov DKI Tambah Kuota 1.000 Siswa Sekolah Rakyat

IDNVoice.com - Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berkomitmen menambah kuota penerimaan siswa baru Program Sekolah Rakyat di wilayah Ibu Kota sebanyak 1.000 orang pada tahun 2026. Penambahan ini ditujukan untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak yang putus sekolah maupun yang belum pernah mengenyam pendidikan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf, usai menghadiri acara open house orang tua calon siswa Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 10 di Jakarta, Jumat (3 Juli 2026), mengatakan tambahan kuota tersebut merupakan arahan Presiden agar lebih banyak anak dari kelompok rentan memperoleh pendidikan yang layak.

Berdasarkan data Kemensos, saat ini jumlah anak putus sekolah secara nasional mencapai sekitar 4 juta jiwa, termasuk yang berada di wilayah DKI Jakarta.

"Maka tahun ini Presiden ingin bekerja sama dengan kita semua untuk khusus DKI Jakarta ada penambahan 1.000 siswa. Di tempat lain hanya 270 per tahun per Sekolah Rakyat, tapi khusus DKI ditambahi 1.000 siswa," kata Saifullah.

Ia menjelaskan, kuota standar Sekolah Rakyat di daerah lain umumnya terdiri dari 90 siswa jenjang SD, 90 siswa jenjang SMP, dan 90 siswa jenjang SMA, atau total 270 siswa setiap tahun.

Kemensos juga menyambut baik respons cepat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan segera menindaklanjuti perluasan program tersebut melalui koordinasi teknis di tingkat direktorat jenderal.

Menurut Saifullah, saat ini Jakarta baru memiliki satu gedung Sekolah Rakyat permanen sehingga diperlukan tambahan infrastruktur untuk memenuhi target penambahan peserta didik.

"Baru ada satu gedung Sekolah Rakyat permanen di Jakarta, di tempat kita berada ini, maka untuk bisa mencapai target tadi setidaknya dibutuhkan tiga gedung lagilah Pak Gubernur," ungkapnya.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menilai penambahan kuota Sekolah Rakyat sangat relevan mengingat tingkat ketimpangan ekonomi atau rasio gini di Jakarta masih tergolong tinggi.

Dengan jumlah penduduk yang telah melampaui 11 juta jiwa, menurut Pramono, peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat marjinal menjadi salah satu prioritas utama pemerintah daerah.

Untuk mendukung program tersebut, Pemprov DKI Jakarta telah menginstruksikan jajaran dinas terkait agar segera memetakan lokasi serta menyiapkan infrastruktur sekolah berbasis asrama (boarding school).

Pramono mengungkapkan kawasan Jakarta Utara atau Jakarta Barat menjadi opsi lokasi pembangunan kompleks Sekolah Rakyat berkapasitas 1.000 siswa, dengan kebutuhan lahan diperkirakan mencapai 5 hingga 8 hektare.

"Pemprov dan Kemensos semangatnya sama karena penambahannya sampai 1.000 siswa, Jakarta bisa segera mewujudkan itu," kata Pramono.

Program perluasan Sekolah Rakyat ini diharapkan mampu membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu sekaligus menekan angka putus sekolah di Ibu Kota. [DR]