Soroti Sentralisasi BGN, Pengamat Minta Pemda Lebih Aktif Awasi MBG

IDNVoice.com - Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansah mengusulkan Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat peran pemerintah daerah (pemda) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, keterlibatan kepala daerah dan DPRD menjadi kunci untuk meningkatkan pengawasan sekaligus memastikan manfaat ekonomi program benar-benar dirasakan masyarakat di daerah.

"Jadi, evaluasi ini yang menurut saya penting adalah bagaimana peran pemerintah daerah selama ini," kata Trubus dalam keterangannya pada Jumat, 26 Juni 2026.

Trubus menilai pelaksanaan MBG selama ini masih terlalu tersentralisasi di BGN sehingga ruang keterlibatan pemerintah daerah belum optimal. Padahal, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berada di daerah dan membutuhkan pengawasan langsung dari pemerintah setempat.

"Jujur, pelaksanaan MBG ini memang sentralisasi BGN terlalu kuat menurut saya sehingga segala sesuatu yang sifatnya di daerah, kan SPPG ini ada di daerah, nah itu harusnya kepala daerah. Kepala daerah itu pengertiannya ada kepala daerah, ada DPRD. Nah itu harus ikut mengawasi jalannya ini," ujarnya.

Menurut Trubus, pengawasan dari pemda penting untuk memastikan operasional SPPG berjalan lebih akuntabel, termasuk memastikan pelaku usaha lokal dilibatkan dalam rantai pasok program.

Ia menilai kepala daerah dapat berperan memastikan bahan baku yang digunakan SPPG berasal dari UMKM, koperasi, dan pemasok di wilayah setempat sehingga manfaat ekonomi MBG dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Sehingga mereka (kepala daerah) bisa memastikan terkait dengan bagaimana keterlibatan UMKM, kemudian koperasi, dan pemasok-pemasok itu. Bahan baku itu memang betul-betul dari lingkungannya," kata Trubus.

Ia mengungkapkan masih ditemukan praktik pengadaan bahan baku dari luar daerah yang dinilai mengurangi peluang pelaku usaha lokal menikmati dampak ekonomi program.

"Bukan diambil dari tempat lain. Selama ini banyak terjadi mereka mengambil dari luar. Ini yang sering kali menjadi problem sehingga tidak ada partisipasi publik yang luas, dalam hal ini audit," ungkapnya.

Selain memperkuat peran pemda, Trubus juga menekankan pentingnya audit terhadap operasional SPPG guna meningkatkan transparansi pelaksanaan MBG. Menurutnya, keterbukaan informasi merupakan tuntutan publik yang harus dipenuhi pemerintah.

"Saya katakan audit SPPG menjadi sangat penting, karena selama ini sumber persoalan itu adalah masalah transparansi yang dituntut. Publik menuntut itu sampai hari ini," ujarnya.

Ia mencontohkan informasi mengenai menu makanan yang disajikan setiap hari seharusnya dapat diakses masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas sekaligus menjaga kualitas layanan.

"Misalnya kalau hari ini itu jadwalnya apa? Menu apa? Nah itu penting sekali, karena apa? Menu itulah menjadi ukuran di mana kemudian tampilan makanan, kualitas, dan sebagainya bisa terjaga," ujarnya.

Meski memberikan sejumlah catatan evaluasi, Trubus menyatakan tetap mendukung keberlanjutan Program MBG yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, penguatan peran pemerintah daerah akan membuat pelaksanaan program lebih efektif, transparan, sekaligus memberi dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat di daerah. [DR]