Perluas Layanan Publik Terintegrasi di Daerah, Kementerian PANRB Resmikan 8 MPP Baru

IDNVoice.com - Pemerintah terus memperkuat kualitas pelayanan publik melalui perluasan jaringan Mal Pelayanan Publik (MPP). Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini dijadwalkan meresmikan delapan MPP baru yang tersebar di berbagai daerah sebagai bagian dari upaya menghadirkan layanan yang lebih mudah, cepat, dan terintegrasi bagi masyarakat.

Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Otok Kuswandaru, mengatakan peresmian delapan MPP pada semester pertama 2026 merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penyederhanaan proses layanan, integrasi layanan lintas sektor, serta kemudahan akses bagi masyarakat.

Delapan MPP yang akan diresmikan berada di Kabupaten Indragiri Hilir, Karimun, Bangka Selatan, Paser, Tanah Bumbu, Kotabaru, Tana Toraja, dan Halmahera Selatan. Dengan tambahan tersebut, jumlah MPP di Indonesia meningkat dari 305 menjadi 313 unit yang tersebar di berbagai daerah.

Menurut Otok, penambahan MPP diharapkan semakin memperkuat sinergi antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Bersamaan dengan perluasan jaringan layanan, pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) penyelenggara MPP juga menjadi perhatian utama agar layanan yang diberikan semakin efektif, responsif, dan inklusif.

Ia menjelaskan kompetensi SDM operasional MPP terus ditingkatkan untuk menghadirkan pelayanan yang tidak hanya memenuhi aspek teknis, tetapi juga memiliki sensitivitas terhadap kebutuhan kelompok rentan. Upaya tersebut akan diperkuat melalui rangkaian kegiatan bertajuk Transformasi MPP sebagai Simpul Layanan Terintegrasi dan Inklusif yang diisi seminar penguatan kompetensi SDM operasional MPP, termasuk pelatihan sensitivitas pelayanan bagi kelompok rentan.

Seminar tersebut ditujukan untuk memperkuat pemahaman petugas layanan terdepan (frontliner) dan pengelola MPP agar mampu menghadirkan layanan yang setara, adaptif, responsif, serta berorientasi pada kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. Dengan langkah ini, pemerintah berharap MPP dapat semakin menjadi pusat layanan publik yang terintegrasi dan ramah bagi semua warga. [DR]