IDNVoice.com - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti untuk segera membentuk tim yang bertugas mengkaji dan mengevaluasi kembali buku-buku pelajaran yang saat ini digunakan di sekolah.
Instruksi tersebut disampaikan dalam rapat terbatas yang berlangsung lebih dari dua jam di Istana Merdeka, Jakarta pada Kamis, 11 Juni 2026. Rapat tersebut juga dihadiri Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
“Menteri telah ditugaskan oleh Presiden untuk segera membentuk tim guna mengkaji buku pelajaran atau materi pembelajaran bagi seluruh peserta didik kita,” kata Prasetyo Hadi.
Menurutnya, buku-buku pelajaran tersebut perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman, termasuk kemajuan teknologi, agar pendidikan Indonesia tidak tertinggal dibandingkan negara lain.
Prasetyo menjelaskan bahwa Presiden juga membahas berbagai persoalan pendidikan dalam pertemuan tersebut, mulai dari infrastruktur sekolah, program revitalisasi sekolah, hingga peningkatan kesejahteraan guru.
“Presiden memberikan perhatian yang sangat serius terhadap persoalan pendidikan, termasuk infrastruktur dan upaya meningkatkan kesejahteraan serta kualitas guru,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa dirinya melaporkan sejumlah perkembangan program pendidikan kepada Presiden. Laporan tersebut mencakup kemajuan revitalisasi sekolah, peningkatan kesejahteraan dan kualitas guru, distribusi papan pintar atau interactive flat panel (IFP), serta pelaksanaan sekolah terpadu.
“Program revitalisasi tahun 2026 sudah dimulai. Sekitar 70 persen dari 11.744 satuan pendidikan yang dialokasikan saat ini sudah dalam tahap pengerjaan. Sebagian di antaranya diperkirakan selesai pada Juli dan Agustus sehingga dapat diresmikan untuk menyambut tahun ajaran 2026–2027,” katanya.
Menurut Mu’ti, program revitalisasi sekolah telah memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, mengingat banyak sekolah yang sebelumnya mengalami kerusakan dan belum mendapatkan renovasi selama puluhan tahun.
Masyarakat di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), lanjut Mu’ti, menyambut baik program pembangunan yang dijalankan Presiden, termasuk revitalisasi sekolah negeri maupun swasta di berbagai daerah di Indonesia. [DR]