Pemerintah Evaluasi Total MBG, SPPG hingga Penerima Manfaat Jadi Sorotan

IDNVoice.com – Pemerintah mulai melakukan pembenahan menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaannya. Penataan ulang tersebut ditargetkan rampung dalam waktu satu bulan dengan fokus pada perbaikan tata kelola, kualitas layanan, serta ketepatan sasaran penerima manfaat.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan pemerintah memberikan perhatian serius terhadap berbagai persoalan yang terjadi dalam program unggulan nasional tersebut. Pembenahan akan dilakukan mulai dari pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), kualitas dapur, hingga validasi data penerima manfaat.

“Perlu waktu penataan, ya. 1 bulan. 1 bulan penataan,” ujar Zulhas dalam Rapat Koordinasi Peningkatan Kualitas Layanan MBG dan SPPG Terpencil di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta pada Kamis, 11 Juni 2026.

Menurutnya, dalam satu bulan ke depan pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai aspek pelaksanaan MBG, termasuk menata kembali titik-titik SPPG yang sempat diperjualbelikan, memetakan sekolah penerima manfaat, memperbaiki kualitas dapur, serta melakukan verifikasi terhadap laporan penerima program.

“Perlu penataan yang menyeluruh oleh Kepala BGN dan manajemen yang baru untuk membenahi program yang sangat penting,” ujarnya.

Langkah tersebut diambil sebagai respons atas sejumlah persoalan yang muncul selama pelaksanaan program MBG. Berbagai laporan mengenai tata kelola dan pelaksanaan program bahkan telah sampai ke perhatian Presiden RI.

“Pada satu titik, akhirnya Presiden mendengar dan sudah mengambil keputusan untuk mengganti dengan manajemen yang baru,” kata Zulhas.

Sementara itu, Kepala BGN Nanik S. Deyang mengatakan pihaknya melakukan sejumlah langkah efisiensi anggaran agar pelaksanaan program tidak membebani keuangan negara tanpa mengubah target pemenuhan gizi bagi penerima manfaat.

Langkah pertama yang dilakukan adalah moratorium pembukaan titik dan dapur baru. Hingga saat ini terdapat 27.877 titik dapur operasional berdasarkan virtual account yang akan ditata kembali untuk menilai kesesuaian kapasitas layanan dengan jumlah penerima manfaat di masing-masing wilayah.

BGN, kata Nanik, juga menghentikan sementara pendaftaran dapur baru sambil melakukan pemetaan kebutuhan di berbagai daerah. Penataan tersebut dilakukan karena sebaran dapur masih terkonsentrasi di Pulau Jawa.

Langkah berikutnya adalah melakukan refocusing penerima manfaat agar intervensi gizi lebih diarahkan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan. Evaluasi dilakukan terhadap jumlah penerima manfaat yang saat ini tercatat sekitar 63 juta orang.

Selain itu, BGN juga akan memperkuat pengawasan kualitas layanan. Pada 2026, fokus program diarahkan pada peningkatan kualitas pelaksanaan, bukan semata-mata mengejar kuantitas. Evaluasi akan dilakukan untuk memastikan dapur yang beroperasi telah memenuhi petunjuk teknis serta memiliki kapasitas layanan yang sesuai.

Nanik mengatakan program MBG merupakan amanah yang harus dijalankan secara baik karena selain bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, program tersebut juga diharapkan dapat menggerakkan perekonomian masyarakat di tingkat bawah. [DR]