Bakom RI: 10.070 Koperasi Desa Merah Putih Beroperasi, Transaksi Tembus Rp208,64 Miliar

IDNVoice.com – Sebanyak 10.070 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) telah beroperasi di seluruh Indonesia hingga 15 Oktober 2026. Capaian ini menjadi bagian dari agenda penguatan ekonomi kerakyatan dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) menyebut keberadaan KDKMP diarahkan untuk memperkuat kegiatan ekonomi desa, mulai dari menyediakan kebutuhan pokok masyarakat hingga menyerap dan memasarkan hasil pertanian.

Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Bakom, Kurnia Ramadhana, mengatakan koperasi desa dikembangkan sebagai pusat kegiatan ekonomi yang dapat memperpendek rantai distribusi sekaligus memperluas akses pasar bagi petani dan pelaku usaha lokal.

"KDKMP dikembangkan sebagai pusat kegiatan ekonomi desa yang dapat memperpendek rantai distribusi dan memperluas akses pasar bagi petani serta pelaku usaha lokal," ujar Kurnia dalam keterangan di Jakarta pada Minggu, 18 Oktober 2026.

Menurut Kurnia, pemangkasan rantai distribusi dan perluasan akses pasar diharapkan membantu menjaga ketersediaan barang, memperkuat posisi tawar produsen, serta membuat perputaran ekonomi lebih banyak dirasakan masyarakat desa.

Aktivitas perdagangan KDKMP mulai tercermin dalam data transaksi yang tercatat pada Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa (Simkopdes).

Berdasarkan dashboard Simkopdes per 16 Oktober 2026, jumlah transaksi KDKMP sepanjang tahun ini mencapai 85.427 transaksi dengan nilai total Rp208,64 miliar.

Beras medium program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dalam kemasan 5 kilogram menjadi produk dengan nilai transaksi tertinggi, yakni Rp92,98 miliar.

Sementara itu, minyak goreng menempati posisi berikutnya dengan nilai transaksi mencapai Rp47,07 miliar.

Besarnya transaksi kedua komoditas tersebut menunjukkan peran koperasi desa dalam penyaluran kebutuhan pokok masyarakat. Pemerintah berharap aktivitas perdagangan melalui KDKMP turut menjaga ketersediaan barang sekaligus memperkuat perputaran ekonomi di tingkat desa.

Ke depan, koperasi desa juga didorong menjadi saluran pemasaran hasil pertanian dan produk usaha masyarakat setempat. Dengan begitu, petani dan pelaku usaha lokal diharapkan memperoleh akses pasar yang lebih luas.

Dari sisi infrastruktur, pembangunan fasilitas KDKMP juga terus berjalan. Data Simkopdes per 16 Oktober 2026 mencatat sebanyak 28.402 KDKMP telah menyelesaikan pembangunan gedung dan gerai melalui Agrinas Pangan Nusantara.

Pembangunan tersebut menggunakan anggaran sekitar Rp3 miliar untuk setiap koperasi.

Dari jumlah koperasi yang telah menyelesaikan pembangunan itu, sebanyak 10.070 KDKMP menjadi sasaran pemantauan pemerintah untuk memastikan kesiapan operasional, termasuk ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan usaha.

Pemantauan tersebut menjadi bagian penting agar pembangunan fisik koperasi dapat diikuti dengan kegiatan usaha yang berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pemerintah tidak hanya menargetkan KDKMP sebagai tempat penyediaan kebutuhan pokok, tetapi juga sebagai pusat kegiatan ekonomi yang menghubungkan produsen lokal dengan konsumen.

Capaian operasional dan transaksi KDKMP ini menjadi bagian dari agenda penguatan ekonomi kerakyatan serta pembangunan desa dalam dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, yang genap pada 20 Oktober 2026.

Melalui pengembangan koperasi desa, pemerintah berharap aktivitas ekonomi di tingkat lokal semakin berkembang, rantai distribusi menjadi lebih efisien, dan manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. [DR]