IDNVoice.com – Kehadiran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) diproyeksikan mampu membantu masyarakat menghemat pengeluaran rumah tangga hingga Rp300.000 per bulan. Penghematan tersebut diperkirakan berasal dari penyaluran berbagai komoditas bersubsidi melalui koperasi di tingkat desa dan kelurahan.
Sekretaris Kementerian Koperasi (Kemenkop) Ahmad Zabadi mengatakan, KDKMP akan berperan sebagai salah satu saluran distribusi barang bersubsidi, mulai dari LPG 3 kilogram, beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), Minyakita, hingga pupuk.
"Setiap keluarga nanti diperkirakan dapat menghemat rata-rata sekitar Rp200.000–Rp300.000 per bulan karena seluruh komoditas bersubsidi akan disalurkan melalui KDKMP," kata Zabadi dalam Wisuda Ke-34 Universitas Nusa Bangsa di Bogor pada Sabtu, sebagaimana dikutip dari keterangan persnya pada Minggu, 18 Oktober 2026.
Menurut Zabadi, penyaluran komoditas bersubsidi melalui KDKMP diarahkan untuk memastikan masyarakat yang berhak mendapatkan barang tersebut dengan harga sesuai kebijakan pemerintah.
Skema ini sekaligus diharapkan dapat menekan beban pengeluaran rumah tangga, terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
Tak hanya menjadi saluran distribusi barang bersubsidi, KDKMP juga diproyeksikan berperan sebagai offtaker atau penyerap produk masyarakat desa.
Melalui fungsi tersebut, koperasi diharapkan mampu menampung hasil pertanian, perikanan, serta berbagai produk usaha masyarakat. Dengan demikian, para produsen lokal berpeluang mendapatkan kepastian pasar sekaligus harga yang lebih baik.
Zabadi mengatakan koperasi juga diarahkan untuk menyerap komoditas ketika harga mengalami tekanan. Salah satu contohnya adalah penyerapan beras ketika harga hasil panen petani berada di bawah harga yang ditetapkan pemerintah.
Peran tersebut dinilai penting untuk membantu menjaga keberlangsungan usaha masyarakat desa sekaligus mendukung stabilitas harga komoditas pangan.
Kemenkop juga memproyeksikan KDKMP menjadi bagian dari infrastruktur penyaluran berbagai program pemerintah di tingkat desa dan kelurahan.
Program tersebut mencakup bantuan pangan, pembiayaan, hingga penyediaan alat dan mesin pertanian.
Keberadaan koperasi di tingkat lokal diharapkan dapat meningkatkan efektivitas distribusi program pemerintah sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok dan layanan ekonomi.
Dengan jaringan koperasi yang tersebar di berbagai wilayah, KDKMP diharapkan menjadi penghubung antara program pemerintah, produsen lokal, dan masyarakat sebagai penerima manfaat.
Selain berpotensi membantu penghematan pengeluaran keluarga dan memperkuat ekonomi desa, KDKMP juga diproyeksikan menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar.
Zabadi menyebut keberadaan lebih dari 83.000 koperasi dapat membuka peluang 1 juta hingga 1,5 juta lapangan kerja. Proyeksi tersebut didasarkan pada kebutuhan rata-rata 10–17 tenaga kerja di setiap koperasi.
Untuk merealisasikan potensi tersebut, ia mendorong perguruan tinggi dan para lulusan sarjana ikut berpartisipasi dalam pengembangan KDKMP.
Keterlibatan kalangan akademisi diharapkan dapat memperkuat riset, mendorong inovasi, serta mengembangkan model bisnis koperasi yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan masing-masing daerah.
Melalui berbagai fungsi tersebut, KDKMP diproyeksikan tidak hanya menjadi saluran distribusi barang bersubsidi, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi lokal yang mampu memperluas kesempatan kerja dan memperkuat usaha masyarakat desa. [DR]