AHY Tegaskan Demokrat Tak Usulkan Nama Cawapres Pengganti Gibran, Serahkan ke Prabowo

IDNVoice.com – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan partainya tidak akan mengusulkan nama calon Wakil Presiden (Cawapres) untuk mengisi jabatan yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka. Demokrat memilih menyerahkan sepenuhnya proses pengusulan calon kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai ketentuan konstitusi.

AHY mengatakan, mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan ketentuan tersebut, MPR RI memiliki kewenangan memilih Wakil Presiden dari dua nama yang diajukan Presiden.

“Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan Wakil Presiden. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa MPR RI memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden,” kata AHY pada Jumat, 13 November 2026.

Ia menegaskan, Demokrat menghormati kewenangan Presiden Prabowo dalam mengusulkan dua calon sekaligus kewenangan MPR dalam menentukan Wakil Presiden yang baru.

AHY juga memastikan sikap politik tersebut telah dikonsultasikan dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Sikap ini, sesuai konstitusi Partai Demokrat, telah saya konsultasikan pagi tadi melalui video call dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yang sedang dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta,” ujar AHY.

Lebih lanjut, AHY mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga situasi politik tetap kondusif dan memberikan ruang bagi proses konstitusional berjalan sesuai aturan. Ia mengingatkan agar dinamika politik tidak mengganggu jalannya pemerintahan maupun agenda pembangunan nasional.

“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga suasana tetap tenang dan memberi ruang bagi proses konstitusional untuk berjalan. Pada saat yang sama, pemerintahan harus terus bekerja dan agenda pembangunan harus tetap berlanjut,” ucap AHY.

AHY juga menekankan bahwa berbagai spekulasi politik terkait pengisian jabatan Wakil Presiden tidak boleh berdampak terhadap kehidupan masyarakat.

“Apa pun dinamika politik yang terjadi, janganlah mengganggu kehidupan rakyat kita. Pesan kami sederhana: jangan biarkan spekulasi mendahului konstitusi,” ujar AHY. [DR]