Kabakom Bantah Gibran soal Saran Prabowo Fight di PTUN: Yusril Sudah Sampaikan Tak Ada Celah Hukum

IDNVoice.com – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, membantah pernyataan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menyebut Presiden Prabowo Subianto menyarankan dirinya untuk berjuang atau fight melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) guna membuktikan keabsahan ijazahnya.

Syahganda justru mengungkapkan bahwa Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, telah lebih dahulu menyampaikan pandangan hukum kepada Presiden Prabowo terkait polemik ijazah Gibran.

Syahganda mengaku berada di Istana Negara hingga pukul 18.00 WIB pada Selasa, 10 November 2026, setelah menghadiri acara penganugerahan gelar Pahlawan Nasional. Dalam kesempatan itu, ia mengaku melihat langsung Yusril menjadi orang terakhir yang menemui Presiden Prabowo.

"Aku kan sampai jam 6 di Istana habis hari penyerahan gelar Pahlawan kan. Nah itu kan aku sampai melihat ya Yusril (bertemu Presiden) yang terakhir berarti (pandangan hukum) Yusril yang bener kan," kata Syahganda dalam keterangannya kepada wartawan dikutip Rabu, 11 November 2026.

Menurut Syahganda, pertemuan tersebut menjadi penting karena Yusril menyampaikan pandangan hukum bahwa tidak ada lagi kesempatan atau celah bagi Gibran untuk memperjuangkan persoalan keabsahan ijazahnya melalui PTUN.

Ia menduga pandangan hukum tersebut juga menjadi bahan pembahasan Yusril bersama Presiden Prabowo.

"Bahwa Yusril itu mengatakan bahwa tidak ada kesempatan untuk (Gibran fight di) PTUN artinya itu yang dia diskusikan dengan Presiden dong. Itulah concern Presiden dong," tegasnya.

Syahganda menilai, pandangan Yusril seharusnya menjadi acuan untuk memahami sikap Presiden Prabowo dalam menyikapi polemik ijazah Wakil Presiden tersebut.

Ia beralasan, Yusril merupakan menteri yang membidangi persoalan hukum di kabinet Prabowo. Karena itu, pandangan hukum yang disampaikan Yusril dinilai mewakili pertimbangan hukum Presiden.

"Sehinga tidak mungkin Presiden menganjurkan Gibran untuk lagi melakukan perlawanan hukum. Karena Yusril kan Menko Hukumnya Presiden, artinya pandangan hukum Bapak Presiden, menurut saya, diwakili oleh Profesor Yusril Ihza Mahendra, dalam kasus Gibran," paparnya.

Syahganda kembali menegaskan bahwa penjelasan Yusril merupakan pandangan yang tepat terkait tidak adanya lagi jalur hukum melalui PTUN yang dapat ditempuh Gibran untuk memperjuangkan persoalan ijazahnya.

"Iya karena saran yang benar itu yang diwakili oleh Yusril," pungkasnya.

Pernyataan Syahganda tersebut sekaligus membantah klaim mengenai adanya saran Presiden Prabowo agar Gibran kembali menempuh jalur PTUN. Perbedaan pernyataan ini membuat polemik komunikasi mengenai sikap Presiden terhadap persoalan ijazah Gibran semakin menjadi perhatian publik. [DR]