KPK Buka Peluang Usut Pengadaan Influencer Rp14,69 Miliar ke Perusahaan Raffi Ahmad, ICW Jadi Sorotan

IDNVoice.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang mendalami temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait pengadaan jasa influencer senilai Rp14,69 miliar oleh dua kementerian kepada PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad.

Temuan tersebut menjadi perhatian karena menyangkut dugaan potensi benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ) di lingkungan pemerintah.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pihaknya akan terlebih dahulu mengkaji temuan ICW untuk memastikan ada atau tidaknya unsur dugaan tindak pidana korupsi serta apakah perkara tersebut masuk dalam kewenangan KPK.

“Nanti kita lihat apakah temuan itu ada unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsinya atau tidak. Apakah kemudian masuk ke dalam kewenangan KPK atau tidak. Nah, tentu itu juga menjadi salah satu basis apakah kemudian KPK bisa melakukan tindak lanjut atau tidak terhadap suatu persoalan,” kata Budi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan pada Selasa malam, 10 November 2026.

Budi menjelaskan, dugaan benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa tidak bisa dinilai hanya berdasarkan hasil akhir pengadaan. Seluruh proses harus diperiksa secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.

Menurutnya, pemeriksaan terhadap setiap tahapan penting dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat penyimpangan atau kepentingan tertentu yang memengaruhi proses pengadaan.

“Untuk melihat apakah suatu PBJ ini ada unsur-unsur dugaan benturan kepentingan, maka ini juga harus dilihat secara utuh oleh institusi terkait,” jelasnya.

Budi menambahkan, KPK selama ini telah berulang kali mengingatkan kementerian dan lembaga pemerintah agar lebih berhati-hati dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa.

Pasalnya, berdasarkan Survei Penilaian Integritas (SPI), sektor pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu area yang memiliki potensi korupsi cukup tinggi.

Dalam merespons temuan ICW tersebut, Budi juga menyinggung kemungkinan penerapan Pasal 12 huruf i Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Pasal tersebut mengatur larangan bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang secara langsung maupun tidak langsung turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang menjadi tugas atau kewenangannya untuk diurus atau diawasinya.

Karena itu, KPK menilai unsur-unsur dalam pasal tersebut perlu dicermati apabila ditemukan indikasi benturan kepentingan dalam pengadaan jasa influencer.

“Pasal 12i berkaitan dengan benturan kepentingan dalam proses pengadaan barang dan jasa, tentu juga kita harus menyisir, ya. Unsur-unsur Pasal 12i itu apa saja,” tegas Budi.

Meski membuka peluang pendalaman, KPK belum memastikan apakah akan memeriksa kementerian terkait maupun Raffi Ahmad secara langsung. Budi menyebut institusi terkait juga perlu melakukan evaluasi terhadap proses pengadaan yang menjadi sorotan tersebut.

“Kita lihat nanti seperti apa, ya. Karena tentu institusi terkait juga melakukan evaluasi atas pengadaan barang dan jasa yang dilakukan tersebut, ya. Nanti kita lihat seperti apa,” tandasnya. [DR]