Yusril Sebut Upaya Gibran Tempuh PTUN Tak Berguna, Putusan MA dan MK Sudah Final

IDNVoice.com – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menilai upaya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan setara SMA melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak akan membawa hasil.

Yusril menegaskan, putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait persoalan surat keterangan (suket) pendidikan Gibran telah bersifat final dan mengikat. Dengan demikian, menurutnya, tidak ada lagi upaya hukum yang bisa ditempuh, termasuk Peninjauan Kembali (PK).

"Tidak ada gunanya karena putusan mahkamah agung kan sudah final karena materinya materi yang sama," ucap Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, 10 November 2026.

Ia menjelaskan, kedua putusan dari MA dan MK tersebut saling menguatkan dan tidak dapat lagi dipersoalkan melalui jalur hukum.

"Dan memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, tidak ada upaya hukum lagi dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final. Oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu," ujarnya.

Yusril kemudian menjelaskan, dalam perkara di MA, pihak tergugat adalah Direktur Jenderal Kemendikdasmen. Sementara itu, Gibran tidak tercatat sebagai pihak tergugat intervensi sehingga tidak memiliki kedudukan untuk mengajukan banding maupun PK.

"Putusan Mahkamah Agung sudah final karena Pak Wapres tidak bisa mengajukan PK karena beliau bukan pihak dalam perkara. Dalam perkara Subhan, beliau bukan pihak," tegasnya.

Menurut Yusril, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) juga tampaknya tidak mengajukan PK dan justru akan segera melaksanakan putusan MA tersebut.

"Nah kalau sudah dieksekusi oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah selaku atasan dari Dirjen Dikdasmen, maka putusan dari Mahkamah Agung itu juga final," ucap dia.

Ia menekankan, persoalan keabsahan dokumen pendidikan tersebut merupakan ranah hukum yang harus diselesaikan melalui pengadilan. Dalam hal ini, MK dan MA telah mengeluarkan keputusan yang menurutnya sudah final.

Lebih lanjut, Yusril menilai gugatan yang saat ini masih berjalan di PTUN Jakarta juga berpotensi dihentikan. Alasannya, objek sengketa berupa surat keterangan pendidikan yang dipersoalkan dinilai sudah tidak ada lagi setelah adanya putusan MA.

Yusril membandingkan perkara tersebut dengan kasus lain yang melibatkan pihak tergugat intervensi. Dalam perkara yang diajukan Mercy dan Denny Indrayana, pihak penggugat intervensi memiliki kedudukan untuk mengajukan perlawanan.

"Dalam perkara eh Bu Mercy, eh Pak Denny Indrayana, beliau mengajukan sebagai pihak Tergugat Intervensi, bisa mengajukan perlawanan. Tapi saya pikir putusan Mahkamah Agung yang bersifat final ini, yang sudah diupload hari ini, itu bisa berimplikasi Pengadilan Tata Usaha Negara menghentikan persidangan gugatan dari Ibu Mercy dan Denny Indrayana oleh karena objek yang disengketakan itu sudah tidak ada lagi," ucap dia.

Yusril bahkan memperkirakan gugatan tersebut akan dihentikan dan dihapus dari register perkara PTUN Jakarta.

"Saya kira pengadilan akan menghentikan perkara ini dengan sendirinya karena sudah tidak ada objek yang disengketakan dan kemungkinan akan dihapuskan dari register perkara di PTUN Jakarta," imbuhnya.

Pernyataan Yusril ini muncul di tengah polemik mengenai kabar keinginan Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden RI.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan adanya pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Gibran di Istana Kepresidenan pada Selasa, 10 November 2026.

Dalam konferensi pers, Prasetyo mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut memang berlangsung pada pagi hari.

"Berkaitan dengan apakah ada pertemuan pagi hari ini antara Presiden dan Wapres, kami infokan ke seluruh masyarakat memang benar pagi hari tadi pak Wapres ada pertemuan dengan Presiden," kata Prasetyo.

Namun, setelah pertemuan tersebut, Gibran tidak secara eksplisit menyatakan akan mundur dari jabatannya sebagai wakil presiden.

Sebaliknya, ia disebut bertekad memperjuangkan keabsahan dokumen pendidikan yang digunakan saat mencalonkan diri dalam Pilpres 2024.

Gibran berencana menghadirkan seluruh dokumen pendidikan mulai dari jenjang sekolah dasar hingga sarjana (S1) dalam proses hukum yang ditempuhnya.

"Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1. Dan juga berkoordinasi Kemendikdasmen untuk mengajukan PK di MK," katanya.

Pernyataan tersebut sekaligus memperlihatkan adanya perbedaan pandangan mengenai langkah hukum yang masih dapat ditempuh untuk menyelesaikan polemik dokumen pendidikan Gibran.

Di satu sisi, Yusril menilai putusan MA dan MK sudah final sehingga tidak ada lagi upaya hukum yang bisa dilakukan. Sementara di sisi lain, Gibran disebut tetap ingin memperjuangkan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur PTUN dan koordinasi dengan Kemendikdasmen. [DR]