Muktamar NU 2026 Kian Dekat, Hasto Minta Semua Pihak Hormati Keutuhan Organisasi

IDNVoice.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengajak seluruh pihak menjaga keutuhan Nahdlatul Ulama (NU) dari berbagai bentuk kooptasi dan intervensi politik praktis menjelang Muktamar NU 2026.

Ajakan tersebut disampaikan Hasto saat menjadi pemantik dalam Room Diskusi Serial 7 bertajuk NU Masa Depan & Masa Depan NU: Sinergitas Pemikiran Nasionalis dan Agama yang diselenggarakan Yayasan Talibuana Nusantara di Jakarta Selatan, Jumat.

Menurut Hasto, NU merupakan organisasi yang memiliki posisi strategis dalam kehidupan berbangsa sehingga tidak boleh dijadikan objek tarik-menarik kepentingan politik.

"NU terlalu besar untuk dilibatkan dalam tarik-menarik kepentingan politik praktis. Jangan pernah coba-coba memecah belah NU demi ambisi kekuasaan. NU itu milik Indonesia dan dunia," kata Hasto pada Jumat, 24 Juli 2026.

Hasto menuturkan, sejak awal berdirinya Indonesia, NU memiliki kontribusi besar bersama PNI, Muhammadiyah, dan berbagai elemen bangsa lainnya dalam membangun fondasi negara melalui tradisi Islam rahmatan lil`alamin dan semangat kebangsaan.

Ia juga mengapresiasi pemikiran para pendiri NU yang tercermin dalam lambang organisasi, sekaligus menyoroti peran NU melalui Resolusi Jihad dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Menurut Hasto, sinergi antara nasionalisme dan nilai-nilai keagamaan hanya dapat dibangun apabila sejarah berdirinya NU dan PNI dipahami secara utuh. Pemahaman sejarah tersebut, kata dia, menjadi fondasi penting untuk memperkuat kehidupan berbangsa di tengah berbagai tantangan nasional.

Selain itu, Hasto mengingatkan pentingnya meneladani konsistensi Presiden pertama RI Soekarno dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam menempatkan Pancasila sebagai dasar membangun tatanan dunia yang lebih adil.

Ia menilai dinamika politik modern berpotensi mengaburkan ideologi partai politik maupun organisasi keagamaan akibat berbagai intervensi kekuasaan yang berorientasi pada kepentingan elektoral.

"Kembali ke Khittah 1926 adalah benteng ideologis dan moral agar elite NU tidak ikut dalam tarik-menarik kepentingan politik praktis," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua PBNU Ulil Abshar Abdalla menilai organisasi yang tetap menjaga ideologi, seperti PDI Perjuangan dan NU, memiliki peran penting di tengah meningkatnya pragmatisme masyarakat.

"Di Indonesia saat ini, dua kekuatan sosial utama yang secara konsisten masih peduli, memegang teguh, dan merawat pentingnya ideologi adalah kaum nasionalis di PDI Perjuangan dan kaum agama di NU," kata Ulil.

Menurut Ulil, ideologi atau akidah menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa agar masyarakat tidak kehilangan arah. Meski demikian, ideologi harus tetap terbuka terhadap perubahan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasarnya.

Sementara itu, Staf Khusus Wakil Presiden periode 2019–2024 Robikin Emhas menegaskan bahwa Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan hasil konsensus nasional para pendiri bangsa.

"Indonesia bukan negara agama, tetapi juga bukan negara sekuler. Indonesia adalah negara Pancasila, di mana nilai-nilai agama menjadi sumber moralitas tata kelola bernegara," kata Robikin.

Ketua Pembina Yayasan Talibuana Nusantara Endin AJ Soefihara menjelaskan dialog tersebut digelar sebagai ruang mempertemukan gagasan kelompok nasionalis dan keagamaan guna memperkuat persatuan bangsa.

Dalam forum itu juga disampaikan bahwa Muktamar NU 2026 direncanakan berlangsung pada 27–31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur. [DR]