Gerindra Bantah Ada Instruksi Awasi Pergerakan Gibran, Siap Tempuh Jalur Hukum

IDNVoice.com - Fraksi Partai Gerindra DPR RI membantah keras isu yang beredar di media sosial mengenai adanya rapat khusus yang dipimpin Ketua Fraksi Gerindra Budi Djiwandono untuk membahas permintaan mengawasi pergerakan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Sekretaris Fraksi Gerindra DPR RI Bambang Haryadi menegaskan informasi tersebut tidak benar dan tidak pernah menjadi pembahasan dalam forum resmi fraksi. Menurutnya, ia selalu mengikuti dan turut memimpin rapat-rapat fraksi bersama Budi Djiwandono sehingga mengetahui secara langsung agenda yang dibahas.

"Saya selalu hadir dan ikut memimpin rapat-rapat di Fraksi Gerindra dan tidak ada perintah maupun pembahasan hal tersebut," kata Bambang dalam keterangannya pada Rabu, 24 Juni 2026.

Bambang menjelaskan, instruksi yang sebenarnya diberikan kepada seluruh anggota Fraksi Gerindra justru berkaitan dengan kondisi ekonomi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing. Para legislator diminta aktif memantau situasi di lapangan, khususnya terkait kebutuhan pokok dan daya beli masyarakat.

Menurut dia, anggota Fraksi Gerindra DPR RI juga ditugaskan untuk memastikan berbagai program pemerintah berjalan dengan baik dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

"Yang ada adalah perintah untuk mengawasi ketersediaan pangan dan harga sembako di daerah pemilihan semua anggota DPR agar kita dapat memastikan kondisi masyarakat tetap terjaga daya belinya," ujarnya.

Lebih lanjut, Bambang mengimbau agar informasi yang disampaikan kepada publik dilakukan secara berimbang dan berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Ia menegaskan Partai Gerindra tetap solid mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menurutnya, hubungan antara Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran berada dalam kondisi baik sehingga isu yang beredar dinilai tidak memiliki dasar yang jelas.

"Dan hubungan keduanya sangat baik. Ini gosip tidak benar dan cenderung memprovokasi dan mengadu domba," tegasnya.

Bambang menambahkan, Fraksi Gerindra menghormati kebebasan pers sebagai bagian dari demokrasi. Namun, ia mengingatkan bahwa setiap pemberitaan harus mengedepankan prinsip akurasi, verifikasi, dan fakta.

Atas beredarnya tudingan yang dinilai tidak benar tersebut, Partai Gerindra menyatakan akan mengambil langkah hukum dengan melayangkan somasi kepada pihak-pihak yang dianggap menyebarkan informasi keliru.

Sikap tegas itu, kata Bambang, diambil untuk meluruskan informasi yang berkembang sekaligus mencegah munculnya narasi yang dapat memicu kesalahpahaman di tengah masyarakat. [DR]