Maruli Simanjuntak Pimpin BNPPDT, Pengelolaan Perbatasan Tak Hanya Fokus Pengamanan

IDNVoice.com – Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT) sekaligus Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan, pengelolaan kawasan perbatasan ke depan tidak hanya berorientasi pada aspek pengamanan, tetapi juga peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah penyangga atau buffer zone.

Maruli mengatakan, perluasan tanggung jawab tersebut membutuhkan penyesuaian nomenklatur dan penguatan peran lembaga agar pengelolaan kawasan perbatasan dapat berjalan lebih komprehensif.

“Jadi, ini memang kita harus membuat nomenklatur baru karena selain mengelola perbatasan, kami juga akan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan di daerah-daerah buffer zone,” kata Maruli di Gedung BNPP, Jakarta pada Senin, 19 Oktober 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan Maruli setelah serah terima jabatan Kepala BNPPDT dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kepada dirinya.

Menurut Maruli, perubahan cakupan tugas ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pengelolaan kawasan perbatasan sekaligus mendorong pembangunan daerah terpencil. Dengan demikian, perhatian pemerintah tidak hanya tertuju pada aspek pertahanan dan keamanan, tetapi juga pada kondisi sosial serta kesejahteraan masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut.

Maruli menegaskan, pihaknya akan melanjutkan berbagai program yang telah berjalan sekaligus meningkatkan pelaksanaan program yang sudah direncanakan pemerintah.

Ia menyebut sejumlah program yang direncanakan pada tahun ini akan mulai diimplementasikan pada tahun depan untuk memperkuat kapasitas BNPP.

“Banyak hal yang sudah direncanakan tahun ini yang diimplementasikan tahun depan, yang untuk peningkatan BNPP. Ditambah lagi nanti dengan BNPPDT, mudah-mudahan kita akan lebih expand lagi nanti ke depannya,” ujarnya.

Melalui penguatan BNPPDT, Maruli berharap cakupan kerja lembaga tersebut dapat semakin luas sehingga mampu menjawab tantangan pengelolaan wilayah perbatasan dan daerah terpencil.

Perluasan peran itu diharapkan dapat mendorong pembangunan yang lebih merata, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan yang selama ini menjadi wilayah penyangga perbatasan negara. [DR]