BNPB Temukan 44 Area Terbakar di Sumsel, Kristomei Sianturi Desak Pelaku Karhutla Diusut

IDNVoice.com – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengidentifikasi 44 area konversi hutan dan perkebunan di Sumatera Selatan (Sumsel) yang mengalami kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Temuan tersebut menjadi perhatian serius karena titik api ditemukan di berbagai kawasan, mulai dari perkebunan kelapa sawit, Hutan Tanaman Industri (HTI), Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), hingga hutan lindung.

Identifikasi itu berdasarkan pemetaan data spasial BNPB yang diselaraskan dengan data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Hasil pemetaan menunjukkan sebagian besar titik api berada di area perbatasan izin konversi lahan. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya dugaan pembukaan atau perluasan lahan yang perlu ditelusuri lebih lanjut.

Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi pun mendorong aparat penegak hukum mengusut tuntas pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran, baik perorangan maupun korporasi. Menurutnya, penegakan hukum yang tegas atau deterrent effect sangat penting untuk mencegah kebakaran berulang, terutama ketika petugas masih berjibaku melakukan pemadaman di lapangan.

"Percuma juga kita kerja keras selama ini, kalau pemadaman enggak sinkron. Satu orang berusaha memadamkan, satu orang bakar, kan kambuh," kata Kristomei saat memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Bencana Karhutla Provinsi Sumsel, seperti dikutip dari keterangan tertulisnya pada Senin, 19 Oktober 2206.

Dalam rapat koordinasi tersebut, Kristomei menekankan pentingnya menjalankan instruksi Presiden terkait kolaborasi lintas sektor. Ia menegaskan, penanganan karhutla tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi antarkementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, termasuk sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan daerah.

"Kita ini harus berkolaborasi, jadi tidak bisa sendiri. Harus berkolaborasi antar kementerian, lembaga, kemudian baik daerah, kemudian sinkronisasi antara pusat dan daerah," ujarnya.

BNPB mencatat ribuan personel gabungan telah dikerahkan bersama berbagai sarana dan prasarana, termasuk helikopter untuk mendukung operasi penanganan karhutla. Namun, besarnya jumlah personel dan peralatan yang digunakan harus diikuti evaluasi berkala untuk mengukur efektivitas operasi di lapangan.

Kristomei meminta agar pengerahan personel dan alat utama sistem persenjataan (alutsista) benar-benar berdampak terhadap penurunan luas kebakaran maupun jumlah titik panas atau hotspot. Jika hasilnya belum optimal, evaluasi harus segera dilakukan untuk menentukan langkah perbaikan.

"Tapi begini, kita belajar mengevaluasi keefektifannya. Dengan penggunaan jumlah manusia besar, alutsista, kira-kira progresnya itu sudah sampai mana? Efektif tidak? Kemudian, kalau tidak efektif, apa evaluasinya?," ucap Kristomei.

Sebagai langkah taktis, Kristomei mendorong pembentukan posko-posko operasi kolaboratif berdasarkan klaster wilayah yang memiliki titik panas. Setiap posko harus memiliki penanggung jawab wilayah yang jelas, peta pembagian tugas, serta data pasti mengenai jumlah personel dan alutsista yang dikerahkan.

Selain penguatan koordinasi, BNPB juga mendorong pengujian efisiensi dan efektivitas teknologi pemadaman. Metode yang dievaluasi mencakup operasi water bombing menggunakan helikopter dan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), baik dengan bahan natrium klorida (NaCl) maupun penggunaan dry ice.

Kristomei menekankan bahwa penerapan teknologi tersebut harus didasarkan pada pengujian ilmiah agar tepat sasaran dan tidak menimbulkan pemborosan anggaran. Evaluasi diperlukan untuk memastikan metode yang digunakan benar-benar memberikan hasil optimal dalam menekan kebakaran.

Persoalan ekosistem gambut juga menjadi perhatian BNPB. Lembaga tersebut meminta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove memberikan perhatian intensif untuk merumuskan solusi permanen bagi penanganan lahan gambut di Sumatera Selatan dan Kalimantan.

Salah satu langkah teknis yang dibahas adalah pembuatan atau optimalisasi kanalisasi untuk menjaga kelembapan lahan dan membasahi lapisan dalam tanah gambut. Upaya ini dinilai penting untuk membantu mengurangi kerentanan lahan terhadap kebakaran berulang.

Dalam arahannya, Kristomei menegaskan empat pilar utama strategi penanganan bencana, yakni kolaborasi, responsif, inovatif, dan siderisasi. Ia menekankan pentingnya respons cepat dalam hitungan menit dan jam untuk mencegah kebakaran meluas serta meminimalkan dampak polusi asap terhadap kesehatan masyarakat.

BNPB juga menyoroti pentingnya akuntabilitas dan kejujuran dalam pelaporan jumlah personel di posko lapangan. Data yang dilaporkan harus sesuai dengan kondisi sebenarnya agar dukungan operasional, keselamatan, kesejahteraan, dan pemeriksaan kesehatan petugas dapat dipenuhi secara tepat.

"BNPB tetap mendukung, tapi juga kita akuntabilitas di lapangan. Kalau memang 100, dukung 100. Orang itu harus 100. Jangan dukung 100, orangnya 10. Nah, gitu ya. Jadi ada harus akuntabilitas di sini ya, bahwa yang kita kuatkan dengan estimasi syarat kinerjanya, sehingga kalau kurang, tambah lagi," tutur Kristomei.

Ia juga menaruh perhatian terhadap kesehatan personel yang bertugas memadamkan api. Paparan asap dalam waktu lama dinilai perlu diantisipasi melalui pemeriksaan kesehatan, termasuk pemeriksaan paru-paru bagi petugas yang membutuhkan.

"Kalau perlu, anak-anak 80 di-rontgen-lah paru-parunya itu. Kasihan juga dia. Tapi satu-satu perusahaan bagus saya ini, Pak Dir Ops, free of charge, gratis untuk kerja-kerja yang di sana," sambungnya.

Temuan 44 area terbakar tersebut menjadi pengingat bahwa penanganan karhutla tidak cukup hanya mengandalkan operasi pemadaman. Penegakan hukum terhadap dugaan pembakaran, koordinasi lintas sektor, evaluasi teknologi, perlindungan ekosistem gambut, serta jaminan keselamatan petugas perlu berjalan beriringan untuk mencegah kebakaran terus berulang. [DR]