Ulama NU Rumuskan Lima Poin untuk Menjaga Khittah Jelang Muktamar ke-35

IDNVoice.com - Sejumlah ulama Nahdlatul Ulama (NU) merumuskan lima poin penting hasil Halaqah Alim Ulama di Pondok Pesantren Al Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai bahan pertimbangan dalam Muktamar NU ke-35 yang akan digelar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang.

Guru Besar Sosiologi Agama UIN Syekh Wasil Kediri, Ahmad Subakir, mengatakan hasil halaqah tersebut diarahkan untuk menjaga khittah NU, sekaligus memastikan organisasi tetap berjalan sesuai garis, rencana, dan landasan perjuangannya.

"Halaqah kali ini menghasilkan lima poin yang dapat menjadi pertimbangan dalam Muktamar NU mendatang di Ponpes Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, agar khittah organisasi terjaga," kata Ahmad dalam Halaqah Alim Ulama di Ponpes Al Khoziny Sidoarjo pada Senin, 24 Agustus 2026.

Halaqah tersebut diikuti sedikitnya 20 ulama NU. Lima poin yang dirumuskan menyentuh posisi NU sebagai organisasi keagamaan, orientasi kebijakan, penguatan pesantren, kepemimpinan, hingga hubungan organisasi dengan pemerintah.

Pertama, menegaskan posisi NU sebagai organisasi keagamaan. Para ulama menilai NU harus tetap menjunjung tinggi peran ulama sebagai penggerak organisasi yang mampu merawat umat dan menjaga jamaah. Pergerakan NU juga diharapkan menjadi wadah untuk menciptakan kemaslahatan bagi umat.

Kedua, mengutamakan kemaslahatan dan kesinambungan organisasi. Ahmad menjelaskan setiap keputusan NU diharapkan senantiasa mengedepankan kepentingan umat, sekaligus menjaga kesinambungan organisasi, tradisi, serta cita-cita Nahdlatul Ulama.

Ketiga, memperkuat peran pesantren. Para ulama mendorong pondok pesantren tetap menjadi pusat tradisi keilmuan, kaderisasi ulama, pembentukan karakter, sekaligus penjaga nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah.

Keempat, mendorong kepemimpinan NU berbasis nilai spiritual. Kepemimpinan organisasi diharapkan mampu mempertanggungjawabkan setiap langkah kepada umat serta membentengi NU dengan moral, intelektual, dan integritas. Dengan demikian, organisasi tidak mudah terbawa arus kepentingan yang dapat berdampak buruk terhadap NU.

Kelima, mengedepankan prinsip pencegahan kerusakan. Para ulama meminta setiap kebijakan dan langkah kepemimpinan NU berlandaskan prinsip pencegahan kerusakan demi menjaga persatuan, marwah, dan keberlangsungan organisasi.

NU Diminta Jaga Jarak Proporsional dengan Pemerintah

Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Jawa Timur, Ali Maschan Moesa, menambahkan bahwa halaqah juga mendorong agar kepemimpinan NU mendatang mampu menjaga jarak yang proporsional dengan pemerintah.

Menurut dia, NU tetap perlu mendukung program-program pemerintah yang sejalan dengan kepentingan masyarakat. Namun, dukungan tersebut tidak boleh membuat NU kehilangan fungsi kontrol dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.

"Lima poin ini kami harapkan dapat menjadi pertimbangan utama dalam Muktamar NU ke-35 di Jombang. Kami menilai pentingnya kepemimpinan NU mendatang agar tidak mudah terseret kepada kepentingan politik, namun tetap mendukung program pemerintah sekaligus menjaga jarak agar fungsi pengawasan dapat berjalan semestinya," kata Maschan.

Ia menilai keseimbangan hubungan antara NU dan pemerintah menjadi salah satu hal penting yang perlu diperhatikan oleh kepemimpinan organisasi ke depan. NU, kata dia, harus tetap memiliki independensi dalam menjalankan peran keumatan dan kebangsaan.

Lima rumusan tersebut selanjutnya diharapkan menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam Muktamar NU ke-35 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, khususnya dalam menentukan arah kepemimpinan dan perjalanan organisasi ke depan. [DR]