AS-Iran Diklaim Selangkah Menuju Kesepakatan untuk Mengakhiri Perang, Ini Hambatannya

IDNVoice.com - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan bahwa kemungkinan kesepakatan antara Washington dan Teheran untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung selama berbulan-bulan kini sebagian besar telah dinegosiasikan.

Namun, dikutip dari Al Jazeera, meskipun Trump menyampaikan pernyataan optimistis, pejabat Iran mengatakan masih ada perbedaan besar, terutama terkait status Selat Hormuz, program nuklir Iran, dan konflik yang melibatkan kelompok-kelompok sekutu Iran di Lebanon.

Selat Hormuz: Salah satu perselisihan utama antara Teheran dan Washington adalah soal Selat Hormuz, jalur pelayaran vital yang menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Arab. Sebelum perang, sekitar seperlima pasokan minyak dan gas alam cair (LNG) dunia melewati selat ini.

Iran bersikeras memiliki kedaulatan atas jalur tersebut karena berada di wilayah perairan Iran dan Oman, bukan perairan internasional. Iran juga sempat mengusulkan penerapan tarif bagi kapal yang melintas, sementara AS menuntut kebebasan navigasi penuh.

Iran secara efektif menutup selat itu setelah perang dimulai dengan melarang kapal melintas, menyerang kapal, dan dilaporkan memasang ranjau laut.

Beberapa hari setelah gencatan senjata berlaku pada 8 April, AS juga memberlakukan blokade terhadap pelabuhan Iran untuk menekan Teheran agar membuka kembali jalur pelayaran tersebut.

Program Nuklir Iran: Masalah besar lainnya adalah program nuklir Iran, khususnya cadangan uranium yang diperkaya. AS dan Israel menuntut Iran menghentikan seluruh pengayaan uranium karena menuduh Teheran berusaha mengembangkan senjata nuklir, meskipun belum menunjukkan bukti publik yang mendukung tuduhan tersebut.

Iran bersikeras bahwa program nuklirnya hanya untuk kepentingan sipil. Teheran juga merupakan penandatangan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) tahun 1970. Pada 2015, AS bergabung dalam Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) pada masa Presiden Barack Obama. Dalam kesepakatan itu, Iran setuju membatasi pengayaan uranium hingga 3,67 persen dan membuka akses inspeksi bagi Badan Energi Atom Internasional (IAEA), sebagai imbalan atas pelonggaran sanksi internasional.

Namun pada 2018, Trump menarik AS keluar dari JCPOA, meskipun IAEA saat itu menyatakan Iran mematuhi perjanjian tersebut. Pada Maret 2025, Direktur Intelijen Nasional AS Tulsi Gabbard mengatakan kepada Kongres bahwa lembaga-lembaga intelijen AS masih menilai Iran “tidak sedang membangun senjata nuklir”.

Meski demikian, AS dan Israel tetap menggunakan alasan ancaman senjata nuklir sebagai pembenaran perang terhadap Iran.

Apakah Kesepakatan Bisa Tercapai?

Pakar Iran sekaligus pendiri Quincy Institute, Trita Parsi, mengatakan bahwa meskipun MoU tersebut belum berisi konsesi besar dari kedua pihak, setidaknya itu menunjukkan adanya kemauan untuk bergerak menuju kesepakatan yang lebih luas.

"Penilaian siapa yang pertama mengalah baru bisa diketahui setelah hasil akhirnya terlihat," kata Parsi.

Ia menambahkan bahwa jika sanksi dicabut dan isu nuklir diselesaikan, maka hasilnya kemungkinan akan menjadi kesepakatan yang lebih besar dibanding perjanjian Obama tahun 2015.

Sementara itu, akademisi Setareh Sadeqi mengatakan bahwa kawasan sebenarnya memiliki keinginan kuat untuk mencapai perdamaian, tetapi pesan yang muncul dari kedua pihak sering kali saling bertentangan.

"Kita melihat kedua pihak mengatakan mereka sangat dekat tetapi juga sangat jauh dari kesepakatan, dan bahwa opsi militer masih tetap terbuka," ujar Sadeqi.

Menurutnya, tantangan terbesar bagi Trump adalah apakah ia mampu mengabaikan kepentingan Israel dan tetap mendorong kesepakatan itu hingga tercapai, di tengah laporan bahwa Israel ingin menggagalkan setiap bentuk perjanjian. [DR]