Terancam Gagal Bayar, BPJS Kesehatan Catat Defisit Rp2 Triliun per Bulan

IDNVoice.com - Direktur Utama BPJS Kesehatan, Mayjen TNI (Purn) Prihati Pujowaskito, mengungkapkan kondisi keuangan lembaganya tengah mengalami tekanan serius. Dalam rapat bersama Komisi IX DPR Komisi IX DPR di Senayan, Jakarta pada Selasa, 9 Juni 2026, ia menyebut BPJS Kesehatan mencatat defisit sekitar Rp2 triliun setiap bulan.

Prihati menjelaskan, beban pembayaran klaim kesehatan yang harus ditanggung BPJS jauh lebih besar dibandingkan pemasukan iuran peserta.

"Kita melakukan transaksi kesehatan itu sehari 2 juta transaksi. Ini menghasilkan pembayaran Rp500 miliar sehari dan sebulan sebesar Rp16 triliun, kurang lebih Rp16,5 triliun. Dan iuran yang masuk sebesar Rp14 triliun. Jadi setiap bulan kita defisit Rp2 triliun," ujar Prihati dalam rapat tersebut.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa BPJS Kesehatan masih memiliki cadangan dana yang cukup untuk membiayai klaim rumah sakit hingga awal 2027. Namun, kondisi tersebut dinilai tidak akan bertahan lama jika tidak ada langkah intervensi.

Prihati bahkan memberikan peringatan bahwa skenario gagal bayar bisa terjadi pada pertengahan 2027.

"Dan kita akan gagal bayar di Juli 2027 bila tidak ada intervensi Bapak/Ibu sekalian," ucapnya.

Di sisi lain, BPJS Kesehatan disebut tengah menunggu dukungan tambahan dari pemerintah berupa suntikan dana sebesar Rp 20 triliun yang akan bersumber dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan.

"Suntikan, untuk suntikan, yang Kemenkeu. Dan ini juga yang disampaikan tadi bisa menutup kekurangan ya dalam setahun berjalan ini Pak. Tahun depan kalau suntikan kita akan mengajukan lagi pastinya," jelas Prihati.

Jika dana tersebut disetujui dan Peraturan Pemerintah (PP) segera ditandatangani, suntikan anggaran itu diperkirakan dapat cair pada Juli 2026. [DR]