Listyo Sigit Bakal Disidang Etik Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo, Polri Tegaskan Tak Ada Perlakuan Istimewa

IDNVoice.com – Mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dipastikan akan menjalani Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KEPP) terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Polri menegaskan tidak akan memberikan perlakuan khusus kepada Listyo Sigit meskipun dirinya pernah menduduki jabatan tertinggi di institusi kepolisian. Proses pemeriksaan dan persidangan etik dipastikan berjalan sesuai mekanisme serta ketentuan yang berlaku.

“Polri punya sistem, prosedur yang ada, ya. Tadi, siapa pun dia terduga pelaku pelanggar tidak ada perbedaan istimewa,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir pada Rabu, 11 November 2026.

Ia menjelaskan, susunan majelis komisi yang akan memimpin sidang etik Listyo Sigit nantinya ditentukan oleh Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.

“Yang jelas perangkat komisi sidang nanti akan ditentukan oleh Bapak Kapolri,” ujarnya.

Isir kemudian mencontohkan pelaksanaan sidang etik terhadap Irjen Pol Ahrie Sonta yang sebelumnya dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

Dalam sidang tersebut, Ahrie Sonta yang merupakan perwira tinggi berpangkat bintang dua disidangkan oleh majelis yang dipimpin perwira tinggi berpangkat bintang tiga.

Menurut Isir, mekanisme serupa akan menjadi salah satu acuan dalam menentukan komposisi majelis sidang etik Listyo Sigit. Namun, susunan lengkap perangkat persidangan masih menunggu keputusan Kapolri.

“Karena tadi terduga pelanggar pati bintang dua aktif, pemimpin komisi sidang adalah bintang tiga. Bisa jadi nanti sesuai, nanti ada komposisi, nanti akan kita sampaikan lebih lanjut, ya. Tapi secara prinsip tadi, tidak ada perlakuan istimewa, tidak ada impunitas. Ini yang perlu kami tegaskan,” jelasnya.

Sebelumnya, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution telah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP).

Putusan tersebut merupakan buntut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ahrie sendiri telah menggunakan haknya untuk mengajukan banding atas keputusan pemecatan tersebut.

Dengan dipastikannya sidang etik terhadap Listyo Sigit, penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal ini kini menjadi perhatian publik, terutama terkait penerapan prinsip kesetaraan dan penegakan kode etik di tubuh Polri. [DR]