Kadivkum Polri Ahrie Sonta Dipecat Tidak Hormat, Ajukan Banding Terkait Kasus Penyadapan Prabowo

IDNVoice.com – Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri. Sanksi berat tersebut dijatuhkan melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KEPP) terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Meski telah dijatuhi sanksi pemecatan, Ahrie tidak menerima begitu saja putusan tersebut. Ia memilih menggunakan haknya untuk mengajukan banding atas keputusan sidang etik yang digelar Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri, Selasa.

Pengajuan banding tersebut dikonfirmasi langsung oleh Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa malam.

“Terduga pelanggar Saudara AS, sesuai dengan haknya, dalam menanggapi putusan sidang, telah melakukan banding,” kata Isir pada Selasa malam, 10 November 2026.

Menurut Isir, seluruh tahapan pemeriksaan hingga persidangan etik terhadap Ahrie telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Polri.

Selanjutnya, permohonan banding yang diajukan Ahrie akan diproses melalui mekanisme persidangan etik di tingkat banding. Majelis yang berwenang akan memeriksa kembali putusan tersebut.

“Nanti ada proses untuk kemudian bandingnya akan diperiksa oleh majelis di tingkat banding,” ujarnya.

Dengan pengajuan banding tersebut, putusan PTDH terhadap Ahrie memasuki tahapan pemeriksaan lanjutan melalui mekanisme internal Polri.

Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan pejabat tinggi di lingkungan Polri dan berkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. [DR]