Apa itu Hak Menyatakan Pendapat, Begini Mekanisme hingga Potensi Pemakzulan terhadap Gibran

IDNVoice.com – Polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru. Puluhan anggota DPR RI lintas fraksi dikabarkan telah menandatangani dokumen pengusulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut.

Langkah ini menjadi tindak lanjut dari polemik persyaratan pendidikan Gibran saat maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, mengungkapkan bahwa jumlah anggota DPR yang telah membubuhkan tanda tangan mencapai sekitar 30 orang.

Mardani juga membagikan foto dirinya memegang dokumen berjudul Pengusul Hak Menyatakan Pendapat. Dalam dokumen tersebut, namanya tercantum pada urutan pertama sebagai pengusul.

Menurut Mardani, proses penandatanganan telah berlangsung sejak Senin malam dan jumlah anggota yang memberikan dukungan terus bertambah hingga Selasa. Para anggota DPR yang terlibat berasal dari berbagai fraksi, meskipun pengajuan tersebut masih menggunakan nama pribadi, bukan sikap resmi fraksi.

Selain dokumen tanda tangan, Mardani turut memperlihatkan dokumen yang berisi penjelasan serta pasal-pasal hukum terkait pengajuan Hak Menyatakan Pendapat.

Lantas, apa sebenarnya Hak Menyatakan Pendapat dan bagaimana mekanisme pelaksanaannya di DPR?

Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak konstitusional DPR untuk menyampaikan sikap atau pandangan resmi terhadap persoalan penting yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara.

Dasar hukum hak tersebut tercantum dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 dan diperjelas melalui Pasal 79 ayat (1) serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (4) UU MD3, DPR dapat mengajukan Hak Menyatakan Pendapat terhadap tiga persoalan.

Pertama, kebijakan pemerintah atau kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air maupun dunia internasional.

Kedua, tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket DPR.

Ketiga, dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum, seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela. Hak ini juga dapat digunakan apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden dianggap tidak lagi memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatannya.

Untuk mengajukan Hak Menyatakan Pendapat, diperlukan dukungan minimal 25 anggota DPR. Namun, terpenuhinya jumlah pengusul belum otomatis membuat hak tersebut menjadi sikap resmi parlemen.

Usulan harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dalam Rapat Paripurna DPR yang dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah seluruh anggota DPR.

Apabila usulan diterima, DPR akan membentuk panitia khusus (pansus) yang melibatkan seluruh fraksi untuk membahas persoalan tersebut.

Sesuai Pasal 213 ayat (1) dan (2) UU MD3, pansus kemudian menyampaikan laporan hasil pembahasannya dalam Rapat Paripurna DPR.

Jika laporan pansus ditolak dalam rapat paripurna, proses Hak Menyatakan Pendapat dinyatakan selesai dan tidak dapat diajukan kembali.

Sebaliknya, apabila laporan disetujui, DPR akan menentukan langkah selanjutnya berdasarkan jenis persoalan yang dibahas sebagaimana diatur dalam Pasal 214 ayat (1) dan (2) UU MD3.

Apabila menyangkut kebijakan pemerintah, kejadian luar biasa, atau hasil pelaksanaan hak angket dan interpelasi, DPR akan menyampaikan sikap atau pendapat resminya kepada pemerintah.

Namun, jika laporan pansus menyimpulkan adanya dugaan pelanggaran hukum, perbuatan tercela, atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan, DPR dapat membawa pendapat tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam proses tersebut, MK akan memeriksa dan memutus apakah pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti secara hukum.

Jika MK menyatakan pendapat DPR terbukti, DPR akan menggelar Rapat Paripurna untuk meneruskan usulan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Sebaliknya, apabila MK menyatakan dugaan pelanggaran tersebut tidak terbukti, usulan pemberhentian tidak dapat dilanjutkan.

Dengan demikian, pengumpulan tanda tangan puluhan anggota DPR terhadap Hak Menyatakan Pendapat atas Gibran belum serta-merta berarti proses pemakzulan telah berjalan atau Gibran akan diberhentikan dari jabatannya.

Masih terdapat sejumlah tahapan konstitusional yang harus dilalui, mulai dari persetujuan Rapat Paripurna DPR, pembentukan pansus, pengambilan keputusan atas laporan pansus, hingga pemeriksaan di MK apabila persoalannya berkaitan dengan dugaan pelanggaran oleh Wakil Presiden. [DR]