Komentar 8 Parpol atas Skandal Penyadapan Presiden Prabowo yang Libatkan Eks Kapolri

IDNVoice.com – Skandal dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjadi perhatian serius berbagai partai politik (parpol).

Sedikitnya delapan parpol yang ada di DPR, yakni PDI Perjuangan (PDIP), Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Golkar, menyampaikan sikap terkait kasus tersebut.

Secara umum, seluruh parpol mendesak agar dugaan penyadapan ilegal diusut hingga tuntas. Mereka meminta aparat penegak hukum mengungkap motif, pihak yang memberikan perintah, hingga kemungkinan adanya aktor intelektual di balik operasi penyadapan tersebut.

Polemik ini semakin menyita perhatian setelah muncul dugaan keterlibatan salah satu ketua umum parpol besar dalam pusaran kasus. Berikut sikap dan pernyataan delapan parpol yang disampaikan berdasarkan urutan tanggal pernyataan.

1.PDI Perjuangan (PDIP)

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menjadi salah satu tokoh politik yang lebih awal angkat bicara mengenai terungkapnya dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai kasus tersebut harus menjadi momentum untuk mengungkap berbagai dugaan kejahatan yang memanfaatkan kewenangan negara sebagai alat kriminalisasi.

Menurutnya, praktik penyalahgunaan kewenangan semacam itu tidak boleh dibiarkan, terutama jika menyasar masyarakat sipil, kelompok kritis, jurnalis, hingga tokoh politik yang memperjuangkan keadilan dan demokrasi.

"Peristiwa ini harus menjadi momentum untuk mengungkap berbagai dugaan kejahatan yang menjadikan kewenangan negara sebagai alat kriminalisasi terhadap masyarakat sipil, kelompok kritis, jurnalis, maupun tokoh politik yang selama ini memperjuangkan keadilan dan demokrasi," ujar Hasto dalam keterangannya di Jakarta pada Selasa, 3 November 2026.

2. Partai Demokrat

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengecam keras dugaan penyadapan ilegal yang disebut menyasar Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, hingga kalangan pengusaha. AHY memperingatkan bahwa penyalahgunaan kewenangan penyadapan dapat mengancam keamanan negara, kehidupan demokrasi, serta hak privasi warga negara.

"Penyadapan ilegal merupakan penyalahgunaan kewenangan yang mengancam keamanan negara, hak privasi, dan kepercayaan publik. Ini juga menjadi ancaman serius bagi kehidupan politik dan demokrasi di Indonesia," tegas AHY pada Rabu, 4 November 2026.

AHY menegaskan, pengungkapan kasus tersebut merupakan bagian penting dari upaya menjaga demokrasi dan supremasi hukum. Ia menyatakan dukungan kepada Presiden Prabowo dan Polri untuk menuntaskan penyidikan berdasarkan hukum yang berlaku, termasuk mendalami seluruh kemungkinan pelanggaran yang muncul secara cermat dan objektif.

"Saya mendukung Presiden Prabowo dan Polri untuk mengusut perkara ini sampai tuntas berdasarkan hukum yang berlaku," katanya.

3. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga mengecam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara. Presiden PKS Almuzzammil Yusuf menilai tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius yang tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun. Sebab, persoalan ini menyangkut keamanan negara, penegakan hukum, serta perlindungan hak konstitusional warga negara.

"PKS mengutuk keras dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia. Tidak boleh ada penyalahgunaan kewenangan aparat negara untuk melakukan penyadapan di luar ketentuan hukum. Penggunaan instrumen negara harus senantiasa tunduk pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan," kata Almuzzammil dalam keterangannya pada Rabu, 4 November 2026.

4. Partai NasDem

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI dari Fraksi NasDem, Sugeng Suparwoto, mengungkapkan respons Ketua Umum NasDem Surya Paloh setelah mengetahui dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebut Surya Paloh sangat terkejut ketika mendengar kabar penyadapan yang diduga menyasar Prabowo, sejumlah tokoh politik, hingga kalangan pengusaha.

"Pak Surya telepon saya, saya sampaikan, Pak Surya pun syok. Speechless sampai tingkat itu. Ini tidak masuk dalam logika dan nalar apa pun," kata Sugeng di Kantor DPP NasDem, Jakarta Pusat pada Kamis, 5 November 2026.

Sugeng mengatakan, saat mendengar kabar tersebut, Surya Paloh sedang berada di Turki untuk menerima penghargaan. Ia menegaskan NasDem mendukung pemerintah untuk menuntaskan kasus dugaan penyadapan ilegal tersebut.

"Nah, kembali kepada sadap menyadap ini, ini di luar nalar kita semua, di luar kesadaran kita semua baik sebagai rakyat biasa maupun apalagi kami-kami di dunia politik. Nggak ketemu nalar sama sekali. Maka ini sudah kejadian, maka kita dukung pemerintah untuk menuntaskan itu," kata Sugeng.

5. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas penanganan perkara tersebut.

"PKB memberikan apresiasi kepada Pak Presiden (Prabowo Subianto)," kata Cak Imin di Kantor DPP PKB, Jakarta pada Kamis, 5 November 2026.

Politikus yang juga menjabat Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat itu turut mengapresiasi Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto atas langkah cepat kepolisian dalam menangani dugaan tindak pidana tersebut.

"Saya tentu sangat memberikan apresiasi kepada Kapolri yang bertindak cepat, tegas, dan efektif melindungi kepala negara, termasuk melindungi semua yang disadap. Ini kami terima kasih," katanya.

6. Partai Gerindra

Partai Gerindra mengecam keras dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan dua jenderal lainnya. Juru Bicara Partai Gerindra Wihadi Wiyanto bahkan menilai tindakan tersebut mengarah pada dugaan makar.

"Kami sebagai Partai Gerindra mengecam keras tindakan tersebut. Ini adalah tindakan yang mengarah kepada makar, karena sebagai mantan Kapolri yang sudah melakukan penyadapan terhadap atasannya, yaitu Presiden, ini pasti mempunyai motif untuk penyadapan tersebut," kata Wihadi kepada wartawan pada Kamis, 5 November 2026.

Wihadi meminta Polri mengungkap motif di balik dugaan penyadapan tersebut secara transparan. Menurutnya, aparat harus menelusuri siapa saja pihak yang berada di balik tindakan tersebut.

"Tugas Polri adalah mengungkap daripada motif tersebut secara transparan, karena ini sangat membahayakan negara dan membahayakan keberlangsungan pemerintahan Presiden Prabowo maupun Presiden itu sendiri," sebutnya.

7. Partai Amanat Nasional (PAN)

Partai Amanat Nasional (PAN) melalui Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PAN, Sarifuddin Sudding, menilai perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo bukan sekadar pelanggaran prosedur penggunaan perangkat penyadapan kepolisian.

Menurut Sudding, komunikasi Presiden menyangkut informasi strategis dan kepentingan nasional sehingga penanganan perkara tersebut harus dilakukan secara serius.

"PAN meminta agar proses penyidikan dilakukan secara objektif, transparan, profesional, dan kredibel, tanpa intervensi maupun perlakuan istimewa terhadap siapa pun," kata Sudding dalam keterangan tertulisnya pada Kamis, 5 November 2026.

Sudding juga mengingatkan penyidik agar tidak hanya mengejar orang-orang yang menjalankan perangkat penyadapan. Pihak yang memberikan perintah hingga menikmati hasil penyadapan juga harus ditelusuri.

"Penyidikan tidak boleh berhenti hanya pada pelaku teknis di lapangan. Aparat penegak hukum perlu mengungkap seluruh mata rantai peristiwa, termasuk kemungkinan adanya aktor intelektual (intellectual dader), pihak yang menyuruh melakukan, pihak yang turut serta, maupun pihak yang mengambil manfaat dari hasil penyadapan ilegal tersebut," tegasnya.

8. Partai Golkar

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia akhirnya angkat bicara mengenai isu yang menyebut dirinya terlibat dalam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Bahlil menegaskan Golkar mendukung penuh aparat penegak hukum untuk mengusut kasus tersebut hingga tuntas dan dilakukan secara transparan.

"Kita Partai Golkar mendukung secara penuh aparat penegak hukum dalam menuntaskan persoalan-persoalan yang terjadi terkait dengan penyadapan. Kita mendukung penuh, diusut tuntas dan dilakukan secara transparan," ujar Bahlil dalam acara pelantikan DPD Golkar Maluku pada Sabtu, 7 November 2026.

Ia mendorong agar perkara tersebut diusut secara menyeluruh karena merupakan pelanggaran serius. Bahlil bahkan mengaku dirinya juga menjadi salah satu pihak yang disadap.

"Tidak hanya kepala negara yang disadap, saya pun disadap soalnya Awak pun disadap. Jadi saya itu takut juga itu barangnya disadap karena telepon saya itu kan kelakuan siang dan malam ketahuan semua di situ, kan gitu," ucap Bahlil sambil berkelakar.

Kini, perhatian publik tertuju pada langkah aparat penegak hukum untuk mengungkap motif, rantai komando, pihak yang memberikan perintah, serta kemungkinan pihak yang mengambil manfaat dari hasil penyadapan tersebut. [DR]