Kriteria Wakil Presiden Pengganti Gibran

IDNVoice.com - Menurut saya, jika Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur, Presiden Prabowo Subianto seharusnya tidak sekadar mencari pengganti yang dapat diterima oleh partai-partai koalisi. Yang jauh lebih penting adalah mencari sosok yang mampu melengkapi kepemimpinan Prabowo, memperbaiki kualitas pemerintahan, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepresidenan.

Prinsip dasarnya sederhana: Wakil Presiden yang ideal bukanlah Prabowo kedua, melainkan seseorang yang memiliki kekuatan justru pada bidang-bidang yang tidak menjadi kekuatan utama Prabowo.

Tujuh kriteria Wakil Presiden ideal

1. Kuat dalam tata kelola pemerintahan dan administrasi publik

Prabowo memiliki latar belakang militer, pengalaman kepemimpinan strategis, dan orientasi yang kuat pada keputusan serta pelaksanaan program. Wakil Presiden sebaiknya memiliki pengalaman mendalam dalam administrasi pemerintahan sipil, reformasi birokrasi, dan pengelolaan kebijakan publik.

Presiden boleh memiliki visi besar, tetapi Wakil Presiden harus mampu memastikan bahwa visi tersebut diterjemahkan menjadi kebijakan yang terukur, konsisten, dan dapat dilaksanakan.

2. Memiliki kecakapan ekonomi dan pemahaman terhadap persoalan kesejahteraan rakyat

Prabowo banyak menekankan ketahanan nasional, kemandirian ekonomi, dan pembangunan berskala besar. Pendampingnya sebaiknya memiliki kompetensi ekonomi yang kuat, terutama dalam penciptaan lapangan kerja, penguatan kelas menengah, pengentasan kemiskinan, dan pengelolaan fiskal.

Wakil Presiden perlu mampu mengingatkan Presiden bahwa keberhasilan pembangunan bukan hanya diukur dari besarnya investasi atau pertumbuhan ekonomi, melainkan juga dari sejauh mana masyarakat merasakan perbaikan kehidupan.

3. Memiliki komitmen kuat terhadap konstitusionalisme dan supremasi hukum

Ini sangat penting. Prabowo membutuhkan pendamping yang mampu memperkuat dimensi sipil dan konstitusional dalam pemerintahannya.

Wakil Presiden tidak boleh sekadar menjadi pembenar keputusan Presiden. Ia harus mampu memberikan pertimbangan kritis, terutama ketika kebijakan pemerintah bersinggungan dengan independensi lembaga negara, kebebasan sipil, hak asasi manusia, dan prinsip negara hukum.

Loyalitas kepada Presiden tidak boleh mengalahkan loyalitas kepada konstitusi.

4. Memiliki kemampuan komunikasi publik yang empatik dan menenangkan

Prabowo dikenal dengan gaya komunikasi yang tegas, langsung, dan terkadang konfrontatif. Wakil Presiden ideal perlu memiliki kemampuan komunikasi yang lebih dialogis, sabar, dan mampu menjembatani perbedaan.

Ia harus mampu mendengar kritik tanpa segera menganggapnya sebagai permusuhan, menjelaskan kebijakan tanpa merendahkan masyarakat, serta merespons keresahan publik dengan empati.

Dengan demikian, Presiden dan Wakil Presiden dapat saling melengkapi secara psikologis maupun politis.

5. Memiliki integritas pribadi dan independensi moral

Wakil Presiden harus memiliki rekam jejak yang relatif bersih dari persoalan korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan konflik kepentingan. Lebih penting lagi, ia harus memiliki keberanian untuk mengatakan kepada Presiden bahwa suatu kebijakan perlu diperbaiki.

Indonesia tidak membutuhkan Wakil Presiden yang hanya pandai mengatakan siap, laksanakan. Yang dibutuhkan adalah seseorang yang mampu mengatakan mohon dipertimbangkan kembali, Bapak Presiden, dengan argumentasi yang kuat dan tetap menjaga kehormatan Presiden.

6. Memiliki kemampuan menjembatani kelompok sosial, agama, dan generasi

Prabowo membutuhkan Wakil Presiden yang dapat memperluas jangkauan sosial pemerintahannya, termasuk kepada kalangan masyarakat sipil, akademisi, organisasi keagamaan, generasi muda, dan kelompok-kelompok yang selama ini kritis terhadap pemerintah.

Kedekatan dengan organisasi keagamaan bisa menjadi nilai tambah, tetapi tidak cukup hanya mengandalkan identitas keagamaan. Yang lebih penting adalah kemampuannya menerjemahkan nilai moral agama menjadi kebijakan yang adil dan inklusif.

7. Diterima partai politik, tetapi tidak tersandera kepentingan partai

Dalam sistem presidensial multipartai Indonesia, dukungan partai tentu penting. Namun, kompromi politik tidak boleh menjadi satu-satunya dasar pemilihan.

Figur ideal harus memiliki kapasitas membangun hubungan baik dengan partai-partai pendukung pemerintah tanpa kehilangan independensi penilaian dan keberpihakannya kepada kepentingan nasional.

Dengan kata lain, Wakil Presiden harus menjadi jembatan antara Presiden, partai politik, dan rakyat, bukan sekadar wakil kepentingan partai di Istana. [DR]

Nadirsyah Hosen

Rais Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)