Iran dan Oman Segera Umumkan Kerja Sama soal Tata Kelola Pelayaran Selat Hormuz

IDNVoice.com - Pemerintah Iran dan Oman tengah mematangkan langkah bersama terkait tata kelola pelayaran di Selat Hormuz, salah satu jalur perdagangan energi paling strategis di dunia. Kedua negara berencana mengeluarkan pernyataan bersama yang akan menjadi dasar pengaturan pelayaran di kawasan tersebut.

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan Teheran dan Muscat telah melakukan konsultasi intensif mengenai pengelolaan Selat Hormuz dan mencapai hasil yang dinilai memuaskan.

"Kami telah berkonsultasi erat dengan Oman mengenai masalah ini dan mencapai hasil yang memuaskan. Kami mungkin akan segera menerbitkan program bersama dan mengeluarkan pernyataan bersama," kata Araghchi dalam wawancara dengan televisi pemerintah Iran dikutip pada Sabtu, 13 Juni 2026.

Araghchi menjelaskan Selat Hormuz selama ini tetap terbuka bagi pelayaran internasional. Namun, menurutnya, setelah keputusan yang diambil Iran terkait kawasan tersebut, kondisi dan mekanisme pengelolaan jalur strategis itu tidak akan lagi sama seperti sebelumnya.

"Selat Hormuz telah terbuka untuk pelayaran selama bertahun-tahun, tetapi setelah keputusan Iran, situasi di Selat Hormuz tidak akan pernah sama lagi. Kerangka hukum yang sesuai dengan hukum internasional harus ditetapkan untuk jalur tersebut," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa Iran tidak berencana memberlakukan bea masuk bagi kapal yang melintas. Meski demikian, pemerintah Iran bersama Oman sedang mempertimbangkan penerapan biaya tertentu yang berkaitan dengan layanan pelayaran dan fasilitas pendukung di jalur tersebut.

"Tidak ada pembicaraan tentang pengenaan bea masuk, tetapi biaya untuk layanan sedang dipertimbangkan," kata Araghchi.

Rencana pernyataan bersama Iran dan Oman ini menjadi perhatian komunitas internasional mengingat Selat Hormuz merupakan jalur vital bagi distribusi minyak dan gas dunia, dengan jutaan barel energi melintas setiap hari melalui perairan tersebut. Kebijakan baru yang disusun kedua negara diperkirakan akan berdampak pada tata kelola pelayaran dan aktivitas perdagangan internasional di kawasan Teluk. [DR]