Lewat KDKMP, Lampung Kembangkan UMKM Berbasis Komoditas Unggulan

Jum'at, 24 Juli 2026 08:08 WIB
KDKMP Bandar Sakti, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung. (IDNVoice/Google Maps-Secangkir Hobi)
KDKMP Bandar Sakti, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung. (IDNVoice/Google Maps-Secangkir Hobi)

IDNVoice.com - Pemerintah Provinsi Lampung mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis komoditas unggulan daerah melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Langkah ini disiapkan untuk memperkuat hilirisasi, memperluas akses pasar, sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengatakan KDKMP tidak hanya berperan dalam mendukung hilirisasi, tetapi juga menjadi wadah bagi pengembangan UMKM yang memanfaatkan potensi unggulan di setiap daerah.

Menurut Rahmat, pelaku UMKM nantinya akan dikelompokkan ke dalam berbagai klaster berdasarkan komoditas yang dihasilkan. Melalui skema tersebut, para pelaku usaha akan memperoleh pendampingan, penguatan merek, hingga akses pemasaran dalam satu ekosistem yang terintegrasi.

Saat ini, Lampung memiliki sekitar 484 ribu UMKM, yang terdiri atas 134 ribu usaha penyedia akomodasi, makanan dan minuman, serta 112 ribu industri pengolahan.

Rahmat menilai masih banyak pelaku UMKM yang memproduksi barang serupa dengan merek berbeda sehingga harus bersaing di pasar yang sama tanpa didukung jaringan distribusi yang memadai.

Karena itu, koperasi diharapkan menjadi motor penggerak yang mengintegrasikan proses produksi, pengemasan, pelatihan, hingga pemasaran sehingga UMKM tidak lagi berjalan secara terpisah.

Selain memperkuat pengembangan usaha, jaringan distribusi melalui KDKMP juga diharapkan mampu memangkas rantai pasok berbagai kebutuhan pokok. Dengan demikian, harga barang dapat lebih mendekati harga eceran tertinggi (HET) sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat.

Rahmat menambahkan implementasi KDKMP diproyeksikan mampu menciptakan tambahan perputaran uang di desa hingga Rp40 triliun sampai Rp50 triliun, sekaligus memperkuat peran koperasi sebagai penggerak utama ekonomi pedesaan. [DR]



Reporter : Redaksi
Redaktur : Abdul Rahman Wahid