Evaluasi MBG, Pemkab Batang Periksa Izin dan Standar Sanitasi SPPG

IDNVoice.com - Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah, mulai melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah, termasuk meninjau penghentian sementara operasional sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diduga bermasalah.

Wakil Bupati Batang sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Program MBG Batang, Suyono, mengatakan langkah evaluasi dilakukan setelah pemerintah menerima berbagai masukan dari masyarakat terkait terhentinya distribusi layanan MBG saat kegiatan belajar mengajar dihentikan sementara karena libur sekolah.

"Selama libur sekolah tidak ada pengiriman layanan MBG kepada anak-anak. Kebijakan ini berbeda dengan periode sebelumnya di mana bahan baku kering masih dapat didistribusikan meskipun kegiatan sekolah sedang libur," katanya di Batang pada Selasa, 23 Juni 2026.

Menurut Suyono, pemerintah daerah juga akan mengundang para koordinator wilayah SPPG untuk berdiskusi guna membahas berbagai persoalan yang muncul serta menentukan langkah tindak lanjut yang diperlukan.

"Hal ini penting agar berbagai dinamika dan aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan baik," ujarnya.

Ia menegaskan evaluasi tersebut penting dilakukan untuk memastikan Program MBG tetap berjalan sesuai tujuan awal dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan.

Saat ini, sejumlah SPPG di Kabupaten Batang diketahui tidak beroperasi atau berstatus penghentian sementara (suspend). Kondisi tersebut menjadi salah satu fokus perhatian pemerintah daerah.

"Kami masih melihat dinamika yang ada. Nanti akan kami pelajari lebih lanjut sebelum mengambil langkah berikutnya," katanya.

Dalam evaluasi tersebut, Pemkab Batang akan menitikberatkan perhatian pada aspek legalitas dan kepatuhan terhadap prosedur yang berlaku. Pemerintah ingin memastikan seluruh pembangunan maupun operasional SPPG telah memperoleh persetujuan resmi dari pihak berwenang.

"Kami akan mengecek apakah pembangunan yang dilakukan sudah memiliki izin atau surat keputusan dari pihak pusat sesuai ketentuan yang berlaku. Selain aspek perizinan, kelengkapan sarana sanitasi juga menjadi perhatian dalam evaluasi tersebut," jelasnya.

Selain legalitas, kondisi fasilitas pendukung dan standar sanitasi juga menjadi bagian penting dalam proses penilaian. Pemerintah daerah berkomitmen memastikan seluruh satuan pelaksana MBG memenuhi standar operasional, perizinan, serta kelayakan fasilitas agar pelayanan kepada masyarakat dapat berlangsung secara optimal.

"Kami berharap melalui evaluasi ini pelaksanaan program SPPG dapat semakin tertib, akuntabel, dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat, khususnya para peserta didik dan keluarga penerima manfaat," kata Suyono.

Sementara itu, laporan terkait kondisi sanitasi sejumlah SPPG telah disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Batang. Namun, laporan tersebut masih akan dipelajari lebih lanjut untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemenuhan standar yang telah ditetapkan.

Melalui evaluasi ini, Pemkab Batang berharap pelaksanaan Program MBG dapat berjalan lebih baik, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat. [DR]