Pemerintah Gelontorkan Rp6,26 Triliun untuk Magang Nasional dan Pelatihan Vokasi

IDNVoice.com - Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp6,26 triliun untuk mendukung Program Magang Nasional dan pelatihan vokasi sepanjang 2026. Langkah ini menjadi bagian dari paket stimulus ekonomi pada triwulan II dan semester II tahun ini sekaligus upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta memperluas kesempatan kerja.

Pelaksana Tugas Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Kurnia Ramadhana, mengatakan dana tersebut terdiri atas Rp4,14 triliun untuk Program Magang Nasional dan Rp2,12 triliun untuk pelatihan vokasi.

"Sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi triwulan II dan semester II tahun 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran senilai Rp6,26 triliun, yang terdiri atas Rp4,14 triliun untuk Program Magang Nasional bagi 150 ribu peserta dan Rp2,12 triliun untuk pelatihan vokasi yang diprioritaskan bagi 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja terdampak PHK," kata Kurnia dalam konferensi pers di Jakarta pada Rabu, 24 Juni 2026.

Menurut Kurnia, anggaran Rp4,14 triliun akan digunakan untuk membiayai uang saku bagi 150 ribu peserta magang selama enam bulan. Besaran uang saku akan disesuaikan dengan upah minimum yang berlaku di masing-masing daerah.

Selain itu, dana tersebut juga dialokasikan untuk sertifikasi kompetensi, biaya pelatihan, pendampingan mentor di lokasi magang, serta dukungan operasional melalui ekosistem digital MagangHub milik Kementerian Ketenagakerjaan.

Pemerintah juga tengah mengkaji kemungkinan penerapan skema berbagi biaya dengan perusahaan mitra. Dalam skema tersebut, sebagian gaji peserta magang dapat ditanggung oleh perusahaan yang menjadi tempat pelaksanaan program.

"Dengan kemungkinan formulasi tertentu yang saat ini masih dalam tahap pembahasan," ujar Kurnia.

Program Magang Nasional dijadwalkan mulai berjalan pada Juli 2026. Pada tahap awal, pemerintah menargetkan sekitar 50 ribu peserta mengikuti gelombang pertama sebelum program diperluas secara bertahap hingga mencapai target total 150 ribu peserta.

Melalui program ini, pemerintah berharap lulusan pendidikan vokasi dan pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja dapat memperoleh pengalaman kerja, peningkatan keterampilan, serta peluang lebih besar untuk memasuki pasar tenaga kerja. [DR]