Pariwisata Ramah Muslim Jadi Strategi Baru, 25 Desa Wisata Unggulan Didorong Naik Kelas

IDNVoice.com - Kementerian Pariwisata bersama Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah (DEKS) Bank Indonesia (BI) memperkuat kapasitas pengelola desa wisata melalui pelatihan khusus pariwisata ramah muslim. Sebanyak 25 desa wisata unggulan dari lima provinsi mengikuti program tersebut untuk meningkatkan daya saing destinasi sekaligus memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal.

Program bertajuk Bootcamp Peningkatan Kapasitas Desa Wisata Unggulan Ramah Muslim itu digelar di Bandung, Jawa Barat, pada 5–7 Agustus 2026. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Program Penguatan Pariwisata Ramah Muslim Tahun 2026 yang dirancang untuk mempercepat peningkatan kapasitas pengelola desa wisata.

Staf Ahli Menteri Bidang Transformasi Digital dan Inovasi Pariwisata Kementerian Pariwisata Masruroh mengatakan desa wisata memiliki posisi strategis dalam membangun pariwisata berkualitas karena menjadi ruang interaksi langsung wisatawan dengan budaya, alam, tradisi, dan kehidupan masyarakat setempat.

"Penguatan kapasitas pengelola desa wisata merupakan investasi penting untuk mewujudkan destinasi yang berkualitas, berdaya saing, dan mampu memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. Dalam konteks pengembangan pariwisata berkualitas melalui Pariwisata Ramah Muslim, pertumbuhan pasar wisatawan Muslim merupakan peluang strategis yang perlu terus diperkuat," kata Masruroh pada Selasa, 11 Agustus 2026.

Dipilih dari 63 Desa Wisata

Sebanyak 25 desa wisata yang mengikuti bootcamp berasal dari Aceh, Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Kelima provinsi tersebut merupakan wilayah dengan capaian terbaik dalam Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) 2025.

Puluhan desa wisata tersebut dipilih melalui proses kurasi yang dilakukan tim kurator yang ditetapkan Bank Indonesia dari total 63 desa wisata potensial.

Selama tiga hari, peserta mendapatkan pelatihan intensif, pendampingan, diskusi kelompok, penyusunan rencana tindak lanjut, hingga kunjungan lapangan.

Materi yang diberikan mencakup penguatan kelembagaan dan tata kelola desa wisata, pengembangan produk serta pengalaman wisata berbasis potensi lokal, pemasaran digital, penyusunan indikator kinerja, hingga penerapan prinsip Pariwisata Ramah Muslim (PRM).

Pengelola desa wisata juga didampingi untuk memetakan potensi dan tantangan di masing-masing wilayah, menyusun paket wisata berbasis potensi lokal, serta merancang strategi pemasaran yang lebih efektif dan berbasis data.

Produk dan paket wisata unggulan bahkan diarahkan agar dapat masuk ke online travel agent (OTA) maupun biro perjalanan daring sehingga memiliki akses pasar yang lebih luas.

Bukan Sekadar Label Ramah Muslim

Program ini juga memberikan pembekalan mengenai pedoman layanan dasar dan petunjuk teknis destinasi wisata ramah muslim. Standar tersebut mencakup ketersediaan makanan dan minuman halal, sarana ibadah yang bersih dan mudah diakses, serta fasilitas sanitasi yang layak.

Aspek tersebut diterapkan dalam unsur atraksi, amenitas, dan aksesibilitas (3A) sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pengalaman wisatawan.

Masruroh menegaskan PRM tidak dimaksudkan untuk mengubah karakter maupun identitas suatu destinasi. Sebaliknya, pendekatan tersebut menjadi instrumen untuk meningkatkan kualitas layanan dengan tetap mempertahankan budaya dan kearifan lokal.

"Nilai-nilai tersebut selaras dengan karakter pariwisata Indonesia yang menjunjung tinggi keramahan, kebersihan, kenyamanan, serta penghormatan terhadap keberagaman," kata dia.

Menurut Masruroh, pengembangan wisata ramah muslim merupakan salah satu strategi untuk mendorong pariwisata berkualitas melalui penyediaan layanan tambahan yang mampu memenuhi kebutuhan wisatawan muslim tanpa menghilangkan keunikan dan identitas destinasi.

Disiapkan agar Berlanjut Setelah Pelatihan

Deputi DEKS BI Dwi Putra Indrawan mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat ekosistem pariwisata ramah muslim nasional dengan menjadikan desa wisata sebagai salah satu simpul pertumbuhan ekonomi daerah.

Kegiatan itu sekaligus menjadi tindak lanjut dan bentuk apresiasi terhadap lima provinsi dengan capaian terbaik dalam IMTI 2025 melalui pendampingan yang lebih terarah dan berorientasi pada pengembangan produk siap pasar.

Salah satu hasil utama bootcamp adalah rencana tindak lanjut masing-masing desa wisata. Dokumen tersebut menjadi panduan setelah pelatihan, mulai dari peningkatan kualitas layanan, penguatan pengalaman wisatawan, pengembangan produk dan paket wisata, optimalisasi promosi digital, hingga strategi meningkatkan kunjungan dan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Pengembangan desa wisata pun diharapkan tidak berhenti setelah pelatihan. Tahap berikutnya mencakup implementasi, pendampingan, pemantauan, dan evaluasi secara berkelanjutan agar desa wisata benar-benar mampu menghasilkan produk yang kompetitif sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat setempat. [DR]