Pemerintah Luncurkan Skrining TB dan Cek Kesehatan Gratis bagi 321 Ribu Warga Binaan di 532 Lapas

IDNVoice.com - Pemerintah resmi meluncurkan Kick-Off Nasional Skrining Tuberkulosis (TB) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi warga binaan pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Program yang menjadi bagian dari Quick Win Presiden RI itu menyasar 321.449 peserta, terdiri atas warga binaan dan petugas di 532 lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) di 34 provinsi.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan, program tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjamin hak atas layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, termasuk warga binaan.

"Pak Presiden berpesan agar program ini dilakukan kepada seluruh masyarakat, siapapun mereka, termasuk 272 ribu warga binaan di lebih dari 532 lapas dan rutan di seluruh Indonesia," ujar Budi dalam keterangannya di Jakarta pada Selasa, 30 Juni 2026.

Budi menjelaskan, Kementerian Kesehatan bertanggung jawab menjaga kesehatan seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Karena itu, pemeriksaan kesehatan secara berkala diharapkan dapat membantu warga binaan tetap sehat selama menjalani masa pidana.

"Dengan demikian, saat kembali ke masyarakat, mereka tetap sehat dan memiliki usia harapan hidup yang sama dengan rata-rata masyarakat Indonesia, yakni 74 tahun," ujarnya.

Ia juga mengingatkan tingginya risiko penularan tuberkulosis di lingkungan pemasyarakatan. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, prevalensi kasus TB di lapas mencapai 0,54 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang berada di angka 0,3 persen. Kondisi hunian yang padat membuat risiko penularan penyakit menjadi lebih besar sehingga skrining rutin melalui foto rontgen dada dinilai sangat penting.

"TB ini menular dan jangan dianggap remeh. Tapi, pengobatannya ada. Kalau ketahuan sejak awal, diobati pasti sembuh dan tidak menularkan lagi. Inilah mengapa skrining TB kita lakukan di lapas agar angka kematian akibat TB bisa menurun tajam," kata Budi.

Selain TB, Budi juga mengingatkan pentingnya deteksi dini penyakit tidak menular seperti stroke dan penyakit jantung. Ia mengimbau warga binaan maupun petugas untuk menjaga tiga indikator kesehatan utama, yakni tekanan darah di bawah 120/80 mmHg, kadar gula darah di bawah 200 mg/dL, serta kadar kolesterol di bawah 200 mg/dL.

Dukungan terhadap program tersebut juga disampaikan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto. Menurutnya, kolaborasi dengan Kementerian Kesehatan menjadi langkah penting untuk mendukung target eliminasi TB di Indonesia pada 2030.

"Indonesia masih menjadi negara dengan jumlah kasus TB tertinggi kedua di dunia setelah India. Oleh karena itu, diperlukan langkah luar biasa, termasuk deteksi dini di lingkungan pemasyarakatan yang memiliki risiko penularan tinggi," ujar Agus.

Ia menambahkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk melengkapi sarana dan prasarana layanan kesehatan di klinik lapas dan rutan.

"Sebagian alat kesehatan sudah kami terima, dan ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi warga binaan," katanya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Andi Saguni menjelaskan, program nasional ini akan dilaksanakan secara bertahap hingga akhir 2026 dengan sasaran 321.449 peserta, yang terdiri atas 272.573 warga binaan dan 48.876 petugas pemasyarakatan di 532 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan.

"Sebagai tahap awal, peluncuran di Nusakambangan dilaksanakan selama empat hari, mulai 29 Juni hingga 1 Juli 2026, dengan target 5.768 orang, yang terdiri atas 4.842 warga binaan dan 926 petugas," ujarnya.

Dalam program tersebut, peserta akan mendapatkan layanan Cek Kesehatan Gratis yang meliputi pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kolesterol, tes cepat HIV (rapid diagnostic test/RDT), skrining tuberkulosis menggunakan foto rontgen dada, hingga pemeriksaan dahak bagi peserta yang menunjukkan gejala TB agar dapat segera memperoleh penanganan lanjutan. [DR]